DBH Sawit Anjlok ke Rp3 Miliar, Bupati Mukomuko 'Jemput Bola' ke Pusat Via Jalur Komisi V DPR RI

BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko tengah mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan agenda pembangunan daerah pada tahun 2026. Menyikapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang signifikan, Bupati Mukomuko, H. Choirul Huda, S.H., memimpin langsung upaya koordinasi ke pemerintah pusat untuk mengamankan anggaran proyek strategis daerah.

​Kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tantangan yang cukup berat. Data menunjukkan tren penurunan DBH Sawit bagi Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

- 2023: Rp16 Miliar

- 2024: Rp14 Miliar

- 2025: Rp5 Miliar

- 2026: Rp3 Miliar

​Penurunan tersebut menuntut Pemkab Mukomuko untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Tanpa tambahan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program kementerian, dikhawatirkan pembangunan infrastruktur di daerah akan melambat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Ir. Apriansyah, S.T., M.T., menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan audiensi dengan Bappenas dan kementerian terkait di Jakarta untuk mengusulkan program pembangunan.

BACA JUGA: Dorong Transformasi Digital, Senator Bengkulu Serap Aspirasi Kominfotik Prov Bengkulu

BACA JUGA: 12 Kades Padang Jaya Sampaikan Jeritan Dana Desa, Bupati Siap Perkuat Sinkronisasi Pembangunan

​Menurut Apriansyah, keberhasilan dalam mendapatkan dukungan pusat sangat bergantung pada kelengkapan dokumen administrasi. Pihaknya memastikan setiap usulan pembangunan disertai dengan data pendukung yang akurat.

​"Persyaratan untuk mendapatkan DAK dan program pembangunan dari pusat telah kami lengkapi secara penuh saat melakukan audiensi. Kami hadir dengan membawa proposal yang telah siap untuk dieksekusi," ujar Apriansyah.

​Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga mengapresiasi dukungan dari Komisi V DPR RI. Bupati beserta jajarannya telah melakukan koordinasi intensif dengan Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, yang bermitra langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dukungan politik ini dinilai krusial agar usulan program pembangunan daerah dapat segera diakomodasi oleh pemerintah pusat.

​Selain lobi tingkat pusat, keberhasilan pembangunan infrastruktur juga membutuhkan sinergi dari tingkat daerah. Apriansyah mengimbau agar masyarakat dan pemerintah desa dapat kooperatif, khususnya terkait penyediaan lahan jika terdapat proyek pelebaran jalan atau pembangunan jembatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk hibah lahan menjadi nilai tambah yang mempermudah realisasi usulan proyek dari pemerintah pusat.

Sumber: