AS Tinggalkan Irak, Pasukan Terakhir Resmi Ditarik Usai Lebih dari 20 Tahun

Jumat 02-10-2026,10:56 WIB

Reporter: Gina Arisandi|

Editor: Rajman Azhar

AS Tinggalkan Irak, Pasukan Terakhir Resmi Ditarik Usai Lebih dari 20 Tahun

Tentara Ohio National Guard berdiri dalam upacara penyerahan insignia satuan di Pangkalan Udara Erbil, Irak, 17 Desember 2022. Upacara tersebut menjadi bentuk penghormatan bagi personel yang mendukung Operasi Inherent Resolve.-US Department of Defense-

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pasukan Amerika Serikat resmi menyelesaikan penarikan diri dari pangkalan militer terakhir mereka di Irak pada Rabu (30/9/2026). Langkah tersebut menandai berakhirnya kehadiran militer AS setelah lebih dari dua dekade berada di negara kawasan Timur Tengah tersebut.

Kesepakatan penarikan pasukan koalisi yang mula-mula disusun pada 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden dieksekusi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kebijakan ini berisiko menciptakan kekosongan keamanan yang dapat dimanfaatkan kelompok Islamic State (ISIS) maupun memperluas pengaruh Iran.

Keputusan tersebut diambil seiring rencana Pemerintah Irak menetapkan empat hari peringatan sebagai Hari Kedaulatan. Langkah historis ini menyisakan beberapa ratus tentara terakhir yang bertugas sebagai penasihat operasi sebelum akhirnya mengosongkan markas.

Selama penempatan militer AS dari perang tahun 2003 hingga operasi bantuan melawan ISIS sejak 2014, tercatat sekitar 4.500 prajurit Amerika tewas. Pada eskalasi konflik melawan Iran tahun ini, tujuh dari 18 tentara AS yang gugur bertugas di wilayah Irak, termasuk seorang sersan Angkatan Darat yang tewas terkena ledakan drone dekat Erbil pada Juli lalu.

Pemerintah Irak yang dipimpin Perdana Menteri Ali al-Zaidi menetapkan agenda penguatan kewenangan lembaga konstitusional negara. Kebijakan itu mencakup melucuti persenjataan seluruh kelompok milisi internal paling lambat Juni 2027.

Dalam pidato di Sidang Umum PBB, al-Zaidi menegaskan posisi strategis pemerintahannya.

“Pemerintah berupaya memastikan bahwa negara menjadi pengambil keputusan utama dalam masalah perdamaian dan perang, dan bahwa senjata serta alat-alat kekuasaan tetap berada di tangan lembaga-lembaga konstitusional,” kata al-Zaidi.

Ia menambahkan, selesainya penempatan pasukan asing akan mengubah skema hubungan luar negeri Irak.

“Dengan berakhirnya misi koalisi internasional di Irak, kami sedang membawa hubungan kami dengan mitra strategis ke fase baru, bergerak dari kerja sama militer menuju kerja sama ekonomi dan pembangunan demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Analis keamanan Irak Jasim al-Bahadli memproyeksikan perubahan konstelasi kekuatan wilayah pasca-kepergian pasukan militer Barat.

“Iran akan mendapat keuntungan strategis dari kepergian koalisi karena hal itu menghilangkan kehadiran militer yang selama bertahun-tahun bertindak sebagai penyeimbang pengaruh Teheran di Irak,” paparnya.