Eksklusif: Dugaan Penganiayaan PMI Jadi Momentum Perkuat Sinergi KJRI Jeddah dan Lintas Ormas
Dugaan penganiayaan PMI di Jeddah dibahas lintas ormas bersama KJRI Jeddah. Pertemuan juga mendorong komunikasi rutin untuk perlindungan WNI dan PMI.-IST-
BENGKULUEKSPRESS.COM — Persoalan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menjadi perhatian komunitas Indonesia di Jeddah. Laporan mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang PMI mendorong perwakilan lintas organisasi masyarakat untuk melakukan komunikasi langsung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas laporan kasus, tetapi juga membuka kembali pentingnya membangun komunikasi yang lebih terstruktur antara perwakilan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan komunitas WNI di Arab Saudi.
Pertemuan berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, dengan dihadiri Khairul Azam, Ketua Madas Sedarah; Mujiburrahman, Sekretaris Jenderal Sasaka Nusantara; dan Adi Permana dari BMI SA.
Sementara dari KJRI Jeddah, pertemuan tersebut diwakili Konselor Akhmad Masbukhin, yang menangani bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, lintas organisasi menyampaikan laporan dan informasi mengenai dugaan penganiayaan yang dialami seorang PMI di Jeddah. Laporan tersebut kemudian menjadi bahan komunikasi dan koordinasi dengan pihak KJRI Jeddah mengenai langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Persoalan Kasus
Di balik laporan tersebut, terdapat persoalan yang lebih luas: bagaimana memastikan komunikasi antara WNI, organisasi masyarakat, dan pemerintah tetap terjaga ketika muncul persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan.
Komunitas Indonesia di Arab Saudi memiliki karakter yang beragam. Di tengah komunitas tersebut terdapat organisasi masyarakat, paguyuban, komunitas daerah, maupun organisasi yang secara khusus bergerak dalam isu pekerja migran.
Kondisi itu membuat komunikasi lintas unsur menjadi bagian penting dalam upaya menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam konteks tersebut, pertemuan antara KJRI Jeddah dan lintas ormas dinilai dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus membangun pola komunikasi yang lebih berkelanjutan.
Alphita: Jangan Menunggu Persoalan Terjadi
Ketua Sasaka Nusantara, Alphita Jaka Asmara, S.AP., M.M., menilai komunikasi antara KJRI Jeddah dan organisasi masyarakat perlu dibangun secara rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan.
Menurutnya, pertemuan berkala dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan, bertukar informasi, sekaligus membangun langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan yang mungkin dihadapi WNI dan PMI.
“Ke depan, perlu ada pertemuan rutin antara pihak KJRI Jeddah dengan pengurus lintas ormas. Pertemuan seperti ini penting untuk mempererat kerja sama, membangun komunikasi yang lebih baik, serta bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi WNI dan PMI di Arab Saudi,” ujar Alphita.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

