Sinkronisasi Pusat-Daerah, Gubernur Helmi Hasan Pastikan APBD Bengkulu untuk Rakyat
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.-IST-
BOGOR, BENGKULUEKSPRESS.COM – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Helmi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).
Rakornas bertema “Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut menjadi wadah penguatan kolaborasi agar pembangunan nasional berjalan satu komando. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan daerah tidak boleh sekadar administratif, melainkan harus menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo resmi meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai motor penggerak kebersihan lingkungan, penataan estetika kota, dan penghidupan kembali budaya gotong royong, terutama di institusi pendidikan.
BACA JUGA:Ini Dia Ciri-ciri Jika Kamu Memiliki Aura yang Bagus
BACA JUGA:Februari Challenge, Jalur Langit Pelan-pelan Berubah Bisa Istiqamah
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyatakan kesiapannya menjadikan Bengkulu sebagai bagian aktif dari agenda besar nasional tersebut.
“Arahan Presiden sangat jelas, pembangunan harus satu komando antara pusat dan daerah. Bengkulu siap menjalankan itu secara nyata, bukan sekadar di atas kertas,” tegas Helmi Hasan.
Helmi menjelaskan, Gerakan Indonesia ASRI sangat sejalan dengan visi Pemprov Bengkulu. Ia berencana menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah kabupaten/kota untuk membudayakan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.
Selain aspek lingkungan, Helmi menggarisbawahi pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat melalui penguatan program Bantu Rakyat.
“APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah anggaran wajib kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan nyata,” tambahnya.(**)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


