KOTA MANNA, Bengkulu Ekspress – Paska Bupati Bengkulu Selatan (BS), H Dirwan Mahmud SH ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus OTT dengan barang bukti uang Rp 98 juta, Wakil Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) Bupati Bengkulu Selatan. Usai menerima SK, Gusnan Mengaku hingga saat ini belum ada pemikiran untuk melakukan perombakan Kabinet kerjanya.
“ Saya ini hanya pelaksana tugas saja, sampai saat ini belum ada pemikiran untuk merombak kabinet atau mutasi,” katanya.
Gusnan mengatakan, pejabat yang saat ini ditunjuk Bupati Bengkulu Selatan non aktif dinilainya sudah cocok. Oleh karena itu, dirinya berharap para pejabat tidak takut akan dimutasi meskipun saat ini dirinya ditunjuk sebagai Plt Bupati. Namun harus fokus melanjutkan program kerja yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga serapan anggaran BS tetap maksimal. “Meskipun pak Bupati ada masalah, para pejabat tetap fokus kerja, jangan sampai Pak Bupati kena OTT menjadi alasan serapan anggarab rendah,” ujarnya.
Gusnan menambahkan, dengan Pak Bupati ada masalah, dirinya meminta pejabat Bengkulu Selatan dapat selalu berkoordinasi dengan dirinya, jika ada permasalahan dalam menjalankan program pembangunan, sehingga program pembangunan tetap berjalan maksimal. Dengan begitu, cita-cita pembangunan mewujudkan Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) tetap terwujud.
“Silahkan para pejabat dan ASN fokus kerja agar Bengkulu Selatan EMAS dapat kita wujudkan,” imbuhnya.
Selain itu, dengan adanya OTT oleh KPK di Bengkulu Selatan Gusnan mewanti-wanti semua OPD di lingkungan Pemda Bengkulu Selatan, khususnya OPD yang besar seperti dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas PUPR, DPPKAD agar melaksakan kegiatan tanpa melakukan praktek pungutan liar (pungli). Terlebih lagi saat ini sudah ada tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sehingga ke depan tidak ada lagi OTT di Bengkulu Selatan.
“Mari kita bekerja dengan tulus, saya ingatkan jangan ada yang melakukan pungli, sehingga ke depan tidak ada lagi pejabat Bengkulu Selatan yang kena OTT,” demikian Gusnan.
5 Paket Proyek Tetap Lanjut
Meskipun Bupati Bengkulu Selatan (BS) non aktif, H Dirwan Mahmud SH kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama istriya, Heni dan ponakannya, Wati serta kontraktor Juhari alias Jukak, Selasa (15/5) di rumah pribadinya di jalan gerak alam, Padang Pematang, Kota Medan, Kota Manna. OTT tersebut berkaitan dengan pemberian Fee proyek oleh Juhari sebesar Rp 98 juta untuk melobi 5 paket proyek di dinas pekerjan umum dan penataan ruang (PUPR) Bengkulu Selatan. Namun warga Bengkulu Selatan berharap, proyek tersebut tetap dikerjakan.
“Meskipun Bupati bengkulu Selatan kena OTT terkait proyek itu, warga tetap mengharapkan ke-5 proyek itu tetap dilanjutkan,” kata Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Selatan, Susman Hadi SP MM.
Susman mengatakan, ke-5 paket proyek tersebut sangat diharapkan warga. Bahkan dirinya bersama Bupati Bengkulu Selatan yang mengusulkannya agar dikerjakan tahun 2018 ini. Hanya saja, meskipun saat ini sedang bermasalah, dirinya berharap agar tidak berpengaruh dengan ke-5 paket proyek tersebut, terlebih lagi, saat ini pengerjakan proyek itu belum berjalan.
“Itu kan proyek PL, lagi pula belum dikerjakan, jika tidak ada aturan yang melarang, Saya harap proyek itu tidak dihapuskan , namun tetap direalisasikan tahun ini,” imbuhnya.
Susman menjelaskan, ke-5 paket proyek tersebut sangat merupakan usul dari warga. Sebab sebelumnya warga sudah lama mengharapkan agar proyek itu bisa dikerjakan. Sehingga baru tahun ini, usulan warga di daerah itu bisa dikabulkan. Jika karena kasus OTT tersebut menyebabkan proyek gagal dikerjakan, maka usulan warga di 5 daerah tersebut kembali gagal dilaksanakan. “Kalau karena OTT ini proyek itu gagal dilaksanakan, tentu warga semakin panjang penantian warga agar usulan mereka bisa dikabulkan,” tutup Susman.
Sebelumnya, Juhari kena OTT KPK karena memberikan uang Rp 98 Juta kepada Bupati Bengkulu Selatan melalui istrinya dengan perantara Wati. Uang tersebut untuk fee proyek PL 5 paket senilai Rp 750 juta. Ke-5 paket proyek yang disebutkan yakni proyek normalisasi atau pengerasan jalan Telaga Dalam – Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya, Peningkatan Jalan menuju Tanggo Raso ( arah jembatan dua) kecamatan Pino Raya, Proyek jalan rabat beton desa Pasar Pino ( Padang Lakaran) kecamatan Pino Raya, jalan rabat beton desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya dan Rehab Jembatan gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino raya. Adapun nilai masing-masing proyek dibawah Rp 200 juta dan diatas Rp 150 juta.(369)