Hal itu dikatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti terkait kejadian longsor yang terjadi beberapa waktu lalu yang diklaim disebabkan PT PGE.
Rapat tersebut dihadiri 9 anggota DPD, yakni Drs H Abdul Gafar Usman MM, H Muhammad Saleh SE, Novita Anakotta SH MH, Ir H Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Dr H Andi Surya, Antung Fatmawaty ST AA NGR Oka Ratmadi SH, KH Ahmad Sadeli Karim, Fahira Idris SE, pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal ini diwakili Aisten lll H Gotri Suyatno, Pemerintah Kabupaten Lebong diwakili Wakil Bupati Lebong Wawan Fernandez SH MKn, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT (PGE) Ahlul Rozak, WAlHI, serta forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) terkait.
Rapat dipimpin Abdul Gafar Usman, di ruang rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (28/3/18) dan berlangsung selama 2 jam.
Dari hasil rapat tersebut diambil kesimpulan bahwa DPD RI bakal memanggil 5 kementerian yang akan menindak lanjuti masalah ini.
\"Kita sudah membahas permasalahan tadi, nantinya kita memanggil Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pertanian, LHK untuk duduk bersama dengan pihak terkait agar dapat menyelesaikan masalah tersebut,\" ujar Abdul Gafar Usman, kepada BE Rabu (28/3/18).
Lebih lanjut Abdul Gafar menambahkan, untuk masalah waktunya belum tahu kapan tetapi secepatnya DPD berkomunikasi dengan 5 kementerian tersebut.
Ia menghimbau, PGE serta yang lain bisa terus mengerjakan apa yang sedang dilakukan sembari menunggu waktu itu tiba.
Sementara dari manajemen PT PGE mengaku, sangat senang jika dapat duduk bersama dengan 5 kementerian tersebut.
\"Jadi kita bisa selesaikan sama-sama. Karena semua dari evaluasi dengan pihak UGM, Vulkanologi, ESDM serta perbaikan sudah tidak dipermasalahkan. Seharusnya hutannya yang dijaga sama-sama agar tidak terjadi longsor. KIta juga sudah memberikan kerohiman sebesar 4 miliar ,\" pungkas Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT. PGE Ahlul Rozak. (HBN)