Pemerintah menawarkan beberapa solusi agar nelayan trawl mengganti alat tangkapnya, diantaranya memberikan pinjaman dana melalui Bank Bengkulu dengan bunga sangat rendah, yakni 3,5 persen.
====== MENINDAK lanjuti polemik nelayan di Provinsi Bengkulu terkait larangan penggunaan trawl sebagai alat tangkap di perairan laut Bengkulu, membuat Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan para nelayan trawl untuk beralih dan tidak lagi menggunakan trawl. Pihaknya juga sudah menyiapkan akses sumber modal dengan bunga rendah yang akan bekerjasama dengan Bank Bengkulu khusus bagi masyarakat nelayan pengguna trawl.
Plt Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, dari Temu FKPD Plus Provinsi Bengkulu tersebut, beberapa kesepakan dihasilkan, diantaranya, dilakukan pendataan Nelayan Trawl termasuk masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannnya dengan trawl selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikan (DKP) Povinsi Bengkulu akan segera mengganti alat trawl dengan alat ramah lingkungan.
\"Jadi hasil temu FKPD ini disimpulkan, nantinya akan dilaksanakan sosialisasi kepada Nelayan terkait akses sumber modal dengan bunga rendah oleh Bank Bengkulu didampingi DKP Provinsi Bengkulu, khususnya bagi masyarakat nelayan pengguna trawl,\" ujar Rohidin pada Coffe Morning Temu FKPD Plus Provinsi Bengkulu bertajuk \'Harmonisasi Stake Holder Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Kondusifitas Wilayah\' di Balai Semarak Raya Bengkulu, Senin (5/3).
Pihaknya menegaskan penggunaan trawl harus tetap dilarang, meskipun begitu pihaknya juga menawarkan beberapa solusi diantaranya memberikan peminjaman dana melalui Bank Bengkulu untuk penggantian alat tangkap dengan bunga sangat rendah, yakni 3.5 persen. Solusi ini tersebut menjadi sarana agar usaha ikan asin hingga kesejahteraan nelayan trawl tetap terjaga. \"Kami berharap solusi yang kami berikan bisa meredam polemik yang terjadi sekarang ini,\" kata Rohidin.
Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan dari Pemerintah Pusat terkait solusi polemik dan pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan oleh DKP Kabupaten/Kota terutama bagi nelayan Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. \"Kami juga meminta pusat terkait bantuan untuk pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan oleh DKP,\" sambung Rohidin.
Masyarakat nelayan khusunya, juga diminta mengedepankan penyampaian aspirasi yang sekondusif mungkin dan menghindari pengerahan massa karena saat ini telah masuk tahapan Pilwakot sehingga dikhawatirkan menyebabkan suasana tidak kondusif.
\"Guna Peningkatan dan efeksifitsasi pengawasan dengan dibentuknya Polmaswas (Polisi Pengawasan Msyarakat),\" tutur Rohidin.
Rohidin juga mengatakan, dengan dihasilkannya kesepakatan FKPD Plus ini masyarakat nelayan Bengkulu diminta untuk tidak mudah terpancing dengan informasi-informasi menyesatkan (hoax), yang dapat memicu konflik dan berujung pada perpecahan di mayarakat.
\"DKP Provinsi Bengkulu dan kabupaten-kota diminta berkoordinasi intensif, memberikan pemahaman kepada nelayan terkait menciptakan suasana kondusif didaerah masing-masing,\" tegas Rohidin.
Hal senada juga disampaikan Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Coki Manurung menyampaikan, apa yang dihasilkan dari Temu FKPD Plus ini, menurutnya jelas akan memberikan solusi terbaik atas permasalahan selama ini. \"FKPD ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak hingga bisa menghilangkan polemik ini,\" ujar Coki.
Disamping itu Coki juga menegaskan kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap hukum, jika terbukti adanya pihak yang dengan sengaja memanfaatkan polemik Nelayan Bengkulu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, maka tidak segan-segan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
\"Masyarakat khususnya nelayan jangan mudah terpancing oleh para provokator. Jika ada oknum yang dengan sengaja memanfaatkan polemik ini, Polda Bengkulu tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas,\" tegas Coki. Terakhir Coki berharap, kedepannya setelah adanya kesepakatan ini, tidak ada lagi polemik yang terjadi di masayrakat khususnya nelayan tradisional dan nelayan trawl karena solusi dari FKD ini diharapkan bisa meredam polemik ini.
\"Kami harap masyaarakat sadar hukum dan tidak bertindak semaunya karena kita sama-sama berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun,\" tukas Coki.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, H Edison Simbolon MSi mengaku, pihaknya menyatakan kesanggupannya untuk menganggarkan pembelian alat tangkap ramah lingkungan pengganti trawl di APBD Provinsi Bengkulu. Hal tersebut dilakukan agar para nelayan di Bengkulu benar-benar memperoleh alat tangkap sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan tetapi tetap mempertahankan keamanan bagi lingkungan sekitar.
\"Bila belum terealisasi oleh APBN, Dewan siap menganggarkan untuk pembelian alat tangkap,\" tukas Edi.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Nelayan Trawl dan Nelayan Tradisional Bengkulu. Intinya mereka sama-sama berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajaran FKPD Plus Bengkulu memberikan solusi terbaik, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari.(999)