Pembangunan PLTU Pulai Baai Disorot

 

Dikuasai TKA dan Tulisan China

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Pelabuhan Pulau Baai mendapatkan sorotan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Hal itu terkait tenaga kerja asing yang dipekerjakan serta menyusul banyaknya papan merk yang notabene menggunakan tulisan bahasa asing atau China di wilayah tersebut yang dinilai tak mencirikan wilayah Indonesia. Plt Gubernur Bengkulu, Dr Rohidin Mersyah MMA mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menertibkan banyaknya papan merk yang notabene menggunakan tulisan bahasa China di wilayah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kawasan Pulau Baai tersebut.

\"Saya akan melakukan koordinasi dan sinergi ke OPD terkait untuk penertiban papan merk bertuliskan China di sekitar Pelabuhan Pulau Baii,\" ujar Rohidin, kemarin (28/2).

Pihaknya menilai, logo dan tulisan China itu tidak mencirikan bahasa Indonesia sehingga dinilai tidak mencintai bahasa Indonesia. Oleh karenanya, semua papan merek berbahasa Cina tersebut akan segera ditertibkan. \"Secepatnya akan dibersihkan karena tidak mencirikan Indonesia,\" sambung Rohidin. Rohidin juga meminta kejelasan jumalah TKA yang dipekerjakan pada mega proyek pembangunan PLTU tersebut, sebab banyak laporan yang menemukan kejanggalan dari proses pembangunan tersebut. \"Kami juga minta jumlah TKA yang bekerja dipastikan dan jangan sampai ada TKA yang masuk tidak sesuai prosedur atau TKA illegal dalam proyek tersebut,\" tutup Rohidin. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto MBA mengungkapkan, pihaknya mendapatkan banyak laporan banyak pekerja asing di lokasi PLTU. Untuk itu diminta pihak Imigrasi Bengkulu agar menindak bahkan jika perlu langsung dideportasi para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga ilegal atau tidak sesuai prosedur masuk ke Bengkulu. \"Kami sudah mendapatkan banyak laporan, oleh karenanya kami minta pengawasannya diperketat,\" ungkap Suharto. Pasalnya, selain lokasi di kawasan tersebut dari laporan yang diterima unsur pimpinan DPRD Provinsi, terlihat ada yang aneh, juga meminta para pekerja yang mayoritas orang asing itu, agar dapat diawasi oleh pihak Imigrasi Bengkulu. \"Memang ada yang aneh, oleh karena itu kami minta para pekerja asing di area tersebut diawasi ketat,\" lanjut Suharto. Selain itu, menyikapi masalah terkait banyaknya papan merk yang notabene menggunakan tulisan bahasa asing, pihaknya mengharapkan agar pihak perusahaan setempat menggantinya atau memberikan translate dengan tulisan berbahasa Indonesia. \"Kami minta tulisan berbahasa Cina tersebut segera diganti dengan tulisan menggunakan bahasa Indonesia, sebelum timbul gejolak,\" sambung Suharto. Suharto juga menyarankan, perusahaan tersebut berada di wilayah Indonesia, sebaiknya menggunakan papan atau plang merk dengan menggunakan bahasa Indonesia, agar semuanya bisa memahami. Mengingat jika semuanya berbahasa asing, dapat dipastikan banyak orang yang tidak mengetahuinya. \"Di kawasan itu, papan merk semuanya menggunakan tulisan berbahasa asing. Kita minta dibuatkan juga bahasa Indonesia-nya agar semua paham dan tak menimbulkan salah arti,\" tutur Suharto. Menurut Suharto, laporan dan temuan lapangan tersebut juga sudah disampaikannya kepada pihak Pelindo. Pasalnya, lokasi pembangunan PLTU sendiri berada dalam wilayah Pelindo II Bengkulu. \"Kami sudah sampaikan pada Pelindo, terkait papan merek termasuk jumlah TKA yang dipekerjakan pada proyek tersebut agar bisa diungkapkan secara jelas dan tidak menimbulkan maslah dikemudian hari,\" tukas Suharto .(999)