CURUP, Bengkulu Ekspress - Menyikapi rencana pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, anggota DPRD Rejang Lebong, Wahono SP mempertanyakan besaran dari TPP tersebut.
Dijelaskan anggota Komisi II DPRD Rejang Lebong tersebut, TPP yang dipertanyakannya mengenai nominal yang diterima mulai dari tertinggi hingga terendah. Dimana berdasarkan informasi yang ia terima, TPP tertinggi yang akan diterima sebesar Rp 27,5 juta sedangkan terendah sebesar Rp 600 ribu.
\"Kita akan pertanyakan mengenai besaran dari TPP ini sendiri, jangan sampai nanti terlalu jauh perbedaannya,\" terang Wahono saat ditemui BE, Senin (26/2) kemarin.
Untuk mempertanyakan mengenai besaran TPP sendiri, menurut Wahono dalam waktu dekat ini DPRD Rejang Lebong akan memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dimana menurutnya pemanggilan tersebut akan mereka lakukan sebelum TPP itu direalisasikan.
\"Selain mempertanyakan besaran dari TPP ini, kita juga akan mempertanyakan landasan pembagian grade dalam pemberian TPP ini,\" tambah politisi Golkar tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Wahono juga berharap agar jarak juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran TPP yang diterima oleh PNS atau ASN yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Wahono mencontohkan untuk ASN yang berada di Kecamatan Kota Padang dan sejumlah kecamatan lainnya, sedangkan domisili mereka ada di Kota Curup, untuk pergi ke kantor terkadang mereka harus berangkat Subuh dari rumah.
\"Kita sudah banyak menerima pengaduan, khususnya melalui lisan, terkait dengan keluhan kawan-kawan yang tugasnya jauh di Kota Padang, sehingga kita berharap agar ada pertimbangan jarak dalam penentuan TPP ini.
Untuk besaran sendiri, Wahono juga berharap bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini. Karena menurut Wahono, anggaran Rp 26 miliar yang disahkan oleh DPRD Rejang Lebong kemarin rencananya diperuntukkan untuk satu tahun. Karena memang anggaran Rejang Lebong masih minim.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan menganggarkan dalam APBD Perubahan, namun menurut Wahono belum tentu bisa dianggarkan, karena bila akan dianggarkan dalam APBD Perubahan maka harus ada prediksi dari mana anggarannya.
\"Kemarin dalam pengusulan belum ada konsepnya, sehingga yang kita anggarkan bulat-bulat saja, kami berharap anggaran yang ada saat ini bisa cukup untuk satu tahun, karena bila dianggarkan dalam APBD Perubahan harus ada prediksi dari mana anggarannya,\" demikian Wahono.(251)