BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembangunan rumah subsidi di Provinsi Bengkulu tengah gencar dilakukan. Setiap sudut kota hingga kabupaten, perumahan subsidi sudah mulai mewabah. Namun tak heran, masih banyak ditemukan pembangunan rumah subsidi dari pemerintah itu dilakukan secara asal-asalan. Bahkan tidak hanya bangunan saja yang asal-asalan dibuat, pemilihaan lokasi juga terkandang ditemukan menjadi lokasi banjir. Tak heran, banyak masyarakat yang mengeluhkan, setelah menghuni rumah subsidi tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA menegaskan, para pengembang atau developer rumah subsidi, dilarang membuat rumah secara asal-asalan. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka bisa saja para pengembang tersebut mendapat sanksi tegas dari pemerintah.
\"Rumah subsidi itu tidak boleh dibangun asal-asalan. Ayo kita awasi secara bersama-sama,\" terang Rohidin usai menghadiri sosialisasi dan dialog program sejuta rumah dan pengukuhaan DPW Asosiasi Pengembang Perumahaan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) Provinsi Bengkulu, di Hotel Madeline, kemarin (27/10).Kontruksi bangunan yang asal-asalan membuat rumah subsidi tersebut akan cepat mengalami kerusakan. Hal ini akan berakibat, kerugian yang didapatkan oleh masyarakat. Untuk itu, pengembang harus memperhatikan, kontruksi bangunan dan speck yang harusnya diterapkan untuk pembanguan rumah subsidi. \"Pengembang tidak boleh hanya mengejar pemasukan DP saja, tapi harus memperhatikan kontruksi yang dibangun,\" ujarnya. Pembangunan rumah subsidi itu harus benar-benar diperhatikan. Baik dari sisi ruang hingga sisi sarana dan prasarana yang harus didapat oleh masyarakat yang menikmati rumah subsidi tersebut. Termasuk status lahan, tata ruang, harmonisasi dengan masyarakat sekitar dan tentunya jangan sampai menghilangkan ekologi yang ada di daerah tersebut. \"Ekologi ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kawasan rawa ditimbun hingga berakibat banjir. Wilayah pegunungan juga jangan didatarkan, itu juga merusak ekologi,\" tegas Rohidin. Rohidin juga menuturkan, para pengembang jangan sampai membuat masyarakat yang menerima rumah subsidi menjadi kecewa. Masyarakat harus menerima rumah layak dan nyaman untuk dihuni. Fasilitas di dalam kawasan rumah subsidi harus dilengkapi, seperti kawasan hijau, fasilitas belajar dan fasilitas umum seperti olahraga harus terpenuhi. Ketika hal tersebut mampu dilakukan, maka dipastikan rumah subsidi yang dibangun cepat dibeli oleh masyarakat. \"Angaran subsidi itu sudah digelontorkan dari pemerintah melalui bank penyalur. Sekarang bangaiman pengembang ini dapat memanfaatkan secara baik. Jangan sampai mengecewakan masyarakat,\" kata Rohidin. Saat ini, lanjut Rohidin, ASPPRIN dan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Bengkulu yang telah dibentuk harus benar-benar memberikan pengawasan secara ketat kepada para pengembang. Jika pun melakukan pelanggaran, maka harus segera untuk diberikan peringatan hingga dikeluarkan sanksi tegas. \"ASPPRIN dan REI kita minta untuk benar-benar melakukan pengawasan,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua ASPPRIN Provinsi Bengkulu, Suyono mengatakan, sanksi tegas bagi pengembang akan dilakukan. Salah satunya dengan tidak membayarkan anggaran pembangunan rumah subsidi, yang telah diajukan di bank penyalur. \"Sebelum dibangun ada ditunjukan spesifikasinya. Kalau menerut kita sudah layak baru bisa dibangun. Kalau tidak, tidak bisa dicairkan anggaran pembanguannya,\" ujar Suyono. Untuk memastikan, pembanguan rumah subsidi sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. ASPPRIN akan menerjukan tim pemantau disetiap pembangunan rumah subsidi. Sehingga tidak adalah para pengembang yang membanguan rumah secara asal-asalan.
\"Tim kita terjunkan 24 jam ditempat pembanguan rumah. Jadi kita kontrol pembangunannya. Sehingga masyarakat tidak kecewa,\" terangnya.Suyono mengakui, tahun ini pembangunan rumah subsidi sudah mulai peningkatan. Walapun dalam pembanguannya, sesuai dengan ajuan oleh kepala daerah. Seperti di Bengkulu Tengah, pemerintah akan membuatkan rumah subsidi sebanyak 3 ribu unit di kawasan Desa Tanjung Terdana. Kemudian untuk di Bengkulu Utara ada sekitar 600 unit yang akan dibangun, lalu di Kabupaten Lebong Bupati sudah mengajukan 1000 unit rumah dibangun. Kemudian di Kabupaten Mukomuko juga sudah mulai dibangun sebanyak 300 unit. \"Pembanguan rumah subsidi itu sesuai usulan Bupati dan walikota. Pemerintah tetap memenuhi berapapun itu usulannya,\" papar Suyono. Untuk harga jual rumah subsidi tahun depan akan mengalami peningkatan, dari Rp 123 juta menjadi Rp 132 juta. Untuk uang muka atau DP sendiri, masih di angka 1 persen dari total harga jual. Suyono menegaskan, rumah subsidi ini untuk masyarakat kurang mampu dengan penghasilan kurang dari Rp 3-4 juta. Termasuk PNS juga diperbolehkan untuk memperolah rumah subsidi tersebut. \"Kita berikan semua yang mengajukan. Tapi tetap, orang yang benar-benar belum punya rumah. Survei juga tetap dilakukan, untuk memastikan kalau masyarakat tersebut belum memiliki rumah,\" pungkasnya. (151)
Kategori :