Dikatakannya, manajemen RSUD harus terbuka dan bisa menceritakan perihal tersebut kepada DPRD. Selain itu, Pemkab Kepahiang diharapkan dapat memberikan subsidi agar RSUD bisa menjalankan pelayanan publik secara berkelanjutan. \"Saat ini masyarakat miskin memiliki dua akses untuk berobat di RSUD, yakni melalui Jamkesmas dan Jampersal. Klaim dari program ini tidaklah berimbang, sementara jumlah pasien umum pun tidak seberapa,\" jelasnya.
Menurutnya, saat ini pemasukan RSUD tidak berimbang dengan pengeluaran untuk biaya operasional tersebut. \"Biaya operasional tinggi, sementara pemasukan RSUD tidak seberapa. Saya memperkirakan jika hal ini terus berlanjut akan mengakibatkan kebangkrutan,\" jelasnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepahiang H Zainal SSos mengatakan bahwa semua program di RSUD baik Jamkesmas mau pun Jampersal didanai pemerintah pusat dan daerah. Sehingga RSUD sendiri tidak akan. merugi dengan adanya program tersebut kalaupun anggaranya tidak berimbang.\"Program ini merupakan program pemerintah pusat sehingga menurut saya kalaupun anggaranya tidak berimbang pihak RSUD tidak akan mungkin merugi,\" tandasnya.(505)