BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembangunan kampung nelayan yang berada di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu terancam gagal. Pasalnya PT Pelindo II menerbitkan surat penghentian sementara pembangunan kampung nelayanan tersebut. Akibatnya, program itu tak bisa dilanjutkan, dan anggaran Rp 51 miliar akan ditarik ke pemerintah pusat. Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kota Bengkulu, Tengku Zulkarnain SE mengecam keras atas tindakan PT Pelindo II Bengkulu yang mengeluarkan surat pemberhentian sementara pembangunan tersebut. Padahal pembangunan kampung nelayan itu merupakan perintah Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Bengkulu pada tahun lalu. \"Pembangunannya sudah dianggarkan. Kalau distop sisa anggaran pembangunnya akan ditarik lagi dengan pemerintah pusat. Harusnya pihak Pelindo tidak seperti ini, selesaikan dulu masalah lahan ini. Kalau seperti ini masyarakat yang dirugikan,\" ujar Tengku kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (12/10). Dikatakanya, permasalahan lahan ini seharusnya memang sudah selesai. Jika belum selesai, pemerintah pusat tidak akan mengucurkan anggaran Rp 60 miliar untuk pembangunan kampung nelayanan. PT Pelindo II juga belum memenuhi semua janji presiden yang akan menghibahkan 10 persen dari total lahan PT Pelindo seluas 1200 hektar. Pasalnya saat ini, lahan yang akan dibabaskan hanya sekitar 11,8 hektar, dari total rencananya 120 hektar. \"Ini hak masyarakat. Kalau belum bisa dibangun, tidak mungkin dianggarkan oleh pemerintah pusat,\" tambahnya. Sejauh ini, lanjut Tengku, dewan sudah mendatangi Komisi 6 DPR RI untuk menyelesaikan penghibahaan lahan tersebut. Secara prinsip semua mendukung, untuk penghibahaan lahan milik PT Pelindo yang diperuntukkan oleh masyarakat. Namun demikian, PT Pelindo masih bersikukuh belum mau menyerahkan secara resmi lahan tersebut. Padahal, menurut Tengku pembangunan kampung nelayan yang belum selesai sepenuhnya itu, masyarakat sudah mendapatkan dampak posifit untuk peningkatan ekonomi.
\"Sampai sekarang apa kontribusi Pelindo untuk Kota, tidak ada!. Kalau seperti ini saja tidak mau bekerjasama dengan masyarakat, silahkan hengkang saja dari Bengkulu atau bubar saja,\" tegas Tengku.DPRD Kota Bengkulu akan terus mendorong Pemkot Bengkulu untuk segera menyelesaikan pengalihan status lahan milik PT Pelindo II itu. Bahkan dewan juga memanggil pihak PT Pelindo II atas pengeluaran surat pemberhentian sementara pembangunan kampung nelayan. Bahkan dewan juga akan mendatangi Pelindo pusat dan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan persoalan lahan ini. \"Dalam dekat kami panggil pihak PT Pelindo. Bagaimana kejelasannya, termasuk kami akan tanyakan mana janji sertifikat yang akan diserahkan. Agar pembangunan kampung nelayan ini dapat dilanjutkan kembali,\" ujarnya. Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo II Cabang Bengkulu, Drajat Sulistyo mengatakan ada miskomunikasi antara PT Pelindo II dengan pihak pemerintah, baik pemkot maupun pemprov. PT Pelindo II Bengkulu tetap mendukung pemakaian lahan yang dibangun untuk kampung nelayan. Sistem yang diterapkan nanti, bukan penghibahan lahan namun dengan sistem kerjasama penggunaan lahan PT Pelindo. \"Kita dukung untuk program pemerintah. Pelindo siap memfasilitasi lahan itu, sistemnya kerjasama lahan tidak dengan pehibahaan lahan,\" ujar Drajat. Menurut Drajat, jika harus dihibahkan lahan yang saat ini sudah dibangun kampung nelayan seluas 11,8 hektar maka proses administrasinya akan panjang dan tentunya akan mengganggu proses pengerjaan. Solusi cepatnya, lahan tersebut harus tetap miliki PT Pelindo II dengan sistem kerjasama. Hal ini dilakukan seperti kerjasama lahan untuk pembangunan PPT dan KSOP Bengkulu. \"Prosesnya lama kalau dihibahkan, jadi kita minta untuk dikerjasamakan saja,\" paparnya. Drajat mengakui permasalahan ini akan cepat selesai. Dalam minggu ini, pihaknya bersama pemkot dan pemprov untuk menggelar rapat bersama untuk menyelesaikan pemasalahan ini. Hingga pembangunan kampung nelayan dapat kembali dilanjutkan. \"Minggu ini kita selesaikan. Karena memang kami tidak keberatan untuk pemakian lahan,\" tandas Drajat. (151)