Butuh Lobi Tingkat Dewa
Banyak bakal calon walikota 2018 muncul, tapi kenyataannya belum memiliki perahu politik untuk berlayar menuju perebutan BD 1 A. Tidak mudah mendapatkan rekomendasi dukungan itu, para bakal calon walikota harus mampu melakukan lobi tingkat \"dewa\".
======== TAHAPAN pemilihan walikota (Pilwakot) 2018 telah dimulai. Tapi hingga saat ini, baru Partai Golkar yang sudah mengeluarkan rekomendasi pencalonan Patriana Sosialinda. Meski demikian, Linda, panggilan akrab wakil wakil walikota ini, masih harus mencari tambahan perahu agar bisa memenuhi syarat pencalonan menuju BD 1 A. Begitu juga dengan kandidat lain, harus melakukan lobi tingkat \"dewa\", jika ingin mengantongi rekomendasi parpol. Sebab, dukungan parpol biasanya ditentukan pengurus pusat. Meski, beberapa kandidat yang muncul merupakan kader parpol, belum tentu mulus memperoleh rekomendasi parpol sendiri, bisa-bisa direbut kandidat lain.
Pengamat Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Isipol Universitas Bengkulu (Unib), Drs Heri Supriyanto MSi mengatakan, banyaknya kader partai dan sejumlah tokoh yang telah mengambil formulir dan mendaftar ke partai seperti Partai Golkar, PDIP, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, dan lainnya, adalah salah upaya untuk mendapatkan kursi.
Tetapi menurutnya untuk mendapatkan kursi dimasing-masing Parpol bukanlah suatu perkara yang mudah. \"Kandidat harus dapat rekomendasi dari DPP agar bisa maju pilwakot 2018,\" ungkap Heri kepada Bengkulu Ekspress kemarin (3/9)
Dijelaskan Heri, misalnya kandidat mendaftarkan diri di Partai Gerindra, maka belum tentu kandidat yang mendaftarkan diri tersebut akan menjadi Bakal Calon (Balon) yang akan maju pada Pilwakot Bengkulu 2018 mendatang. Karena hanya DPP yang berhak merekomendasikan siapa Balon yang dapat maju. Oleh karena itu setiap Balon harus memiliki relasi dan negosiasi yang kuat ke DPP Parpol tersebut, untuk melakukan lobi tingkat \"dewa\". \"Kenyataannya banyak Balon yang akan maju pada Pilwakot masih lemah dalam relasi dan lemah dalam negosiasi ke DPP,\" jelas Heri.
Heri menambahkan, harusnya masing-masing kandidat harus mampu melobi dan menghubungi DPP masing-masing Parpol, sehingga potensi untuk mendapatkan kursi menjadi lebih besar. Upaya yang dapat dilakukan masing-masing kandidat yaitu dapat melakukan lobi-lobi politik ke DPP. \"Tanpa itu semua tidak mungkin bisa mendapatkan kursi, bahkan kaderpun akan sulit, kalau tidak ada rekomendasi dari DPP,\" tambah Heri.
Dia menjelaskan, Kader partai di DPC walaupun juga ikut melakukan pendaftaran sebagai Balon Pilwakot, kalau DPP partai punya kader sendiri, maka peluang untuk mendapatkan kursi juga sangat kecil. \"Misalnya, DPP PAN memiliki calon kandidat misalnya Helmi yang harus maju lagi, maka kader yang mendaftar bisa tidak dapat kursi,\" jelas Heri.
Dia melanjutkan, selain masing-masing kandidat harus memiliki perahu parpol, tolak ukur para kandidat yang ingin maju ke Pilwakot juga dinilai berdasarkan aspirasi di masyarakat. Kandidat juga harus memiliki kapasitas, maksudnya reka jejak selama menjadi kader ataupun tokoh masyarakat harus memiliki prestasi.
Selain itu, para kandidat juga harus memiliki kapabilitas, yaitu selaku kader ataupun tokoh masyarakat, dirinya pernah memimpin apa saja, baik legislatif atau pernah memimpin program-program masyarakat, serta memiliki massa yang tidak sedikit dan dimata masyarakat dipandang baik serta memiliki keluarga yang jelas dan memiliki anggaran. \"Kalau semua sudah terpenuhi maka kemungkinan dilirik oleh Parpol juga besar, tetapi kalau belum, maka wassalam saja untuk mengikuti Pilwakot 2018 mendatang,\" imbuh mantan Anggota Panwaslu Kota ini.
Heri mengatakan, meskipun para kandidat tersebut tidak mendapatkan Perahu Parpol, kemungkina bisa melalui jalur Independen. Tetapi Heri menilai, melalui jalur Independen adalah hal yang tidak mungkin, karena waktu yang diperlukan untuk mencari dukungan tidak akan sempat lagi. \"Kalau tidak dapat perahu, maka tamat dia, waktu tidak ada lagi, bagaimana mengumpulkan 25 sampai 30 ribu KTP, omong kosong kalau ada yang bisa mengumpulkan,\" tegas Heri.
Ketua KPU Kota Bengkulu, Darlinsyah SPd MSi mengatakan, landasan hukum calon kepala daerah dari jalur independen tertuang dalam UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Calon independen dibolehkan ikut dalam pilkada tanpa melalui jalur partai politik. Syarat dukungan bagi calon independen juga diatur dalam UU tersebut, yakni 6,5% - 10% dari jumlah penduduk, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). \"Apabila balon tidak dapat perahu parpol, maka bisa melalui jalur independen, setidaknya harus terkumpul sebanyak 22.835 sampai 35.130 KTP,\" ungkap Darlinsyah.
Selain itu, Darlinsyah menilai, untuk mengusung pasangan bakal calon dalam Pilwakot Bengkulu 2018 mendatang, semua partai politik di Kota Bengkulu harus membangun koalisi dengan partai lainnya. Hal tersebut karena perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Bengkulu tidak ada yang mencapai 7 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Bengkulu.
\"Untuk partai yang memperoleh jumlah kursi mendekati 20 persen diantaranya partai Nasdem 5 kursi, partai Gerindra 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi,\" kata Darlinsyah.
Sementara itu, analisa Direktur Eksekutif Lembaga Survei Associated Daerah (SAD) Bayu Putra Wijaya mengatakan, banyaknya kandidat calon walikota (cawali) Bengkulu mampu memunculkan sejumlah figur yang bakal maju dalam pencalonan Pilwakot mendatang untuk mulai menjalani komunikasi antar partai politik untuk bisa berkoalisi.
\"Menurut kami, banyak sosok cawali cukup kuat, tetapi beberapa kandidat akan tersingkir karena beberapa kandidat masih menunggu perahu parpol yang belum jelas. Hanya Patriana Sosialinda yang sudah jelas memiliki perahu politik sendiri di Golkar,\" kata Bayu.
Dijelaskan Bayu, peluangan Linda, untuk menang cukup besar, tetapi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bengkulu juga memiliki Helmi Hasan dan Mardiyanti yang posisinya juga kuat. Belum lagi kandidat lainnya seperti Tam-Tam Ail dan Mirza dari DPC PDIP Kota Bengkulu. \"Dari beberapa nama yang muncul saat ini.
Semuanya berpeluang bisa maju dan menang sepanjang bisa menggandeng pasangan yang tepat dan memiliki perahu parpol. Apalagi bisa jadi nanti akan muncul figur baru yang bisa lebih meyakinkan masyarakat,\" tutup Bayu.(999)