“Intinya dana aspirasi itu, setiap Dapil dewan yang ada akan diberi anggaran untuk membiayai aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan,” kata Mulkan Tajudin.
Menurutnya, pemberian dana aspirasi tersebut dilatarbelakangin oleh masih banyaknya bangunan sarana dan prasarana yang belum terwujud di desa-desa. Sehingga Pemkab harus jor-joran dalam melakukan pembangunan. Program dana aspirasi sendiri dapat dicairkan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan dewan dari hasil kegiatan reses tahun 2012 lalu.
“Tapi tidak seluruh aspirasi yang ada dapat dipenuhi. Melainkan ada proses selekti skala prioritas. Mana yang sangat membutuhkan dan mana yang belum membutuhkan,” jelasnya.
Ditegaskan Mulkan lagi, dana tersebut sebenarnya cupuk fantastis. Sehingga proses pencairan dana tersebut nantinya harus sesuai dengan mekanisme laporan pertangung jawaban masing-masing anggota dewan. Karena, penyaluran dana aspirasi dilakukan melalui anggota dewan itu sendiri berdasarkan masing-masing Dapil.
“Diharapkan nantiknya dana ini dapat benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya. Mengingat sejumah warga dan kepala desa terus-menerus mengeluhkan pembangunan yang mereka rasakan tidak merata. Melalui program ini, aspirasi yang disampaikan ke dewan bisa langsung dipenuhi jika memenuhi kriteria,” katanya.
Dikawal Polisi Sementara itu, rapat KUA dan PPAS Rabu lalu tersebut terdapat pemandangan unik di gedung dewan. Pasalnya, ketika rapat dihadiri Ketua DPRD Seluma Drs Zaryana Rait, tampak sejumlah anggota polisi dan TNI bersenjata lengkap melakukan penjagaan ketat di sekeliling gedung. Belum ada keterangan yang didapat terkait hal tersebut, namun diperkirakan aparat melakukan penjagaan pasca kerusuhan beberapa waktu lalu.(333)