ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress- Naiknya gaji seluruh anggota DPRD Bengkulu Utara (BU) yang saat ini Raperda tengah dibahas bersama, akan menjadi tolak ukur kinerja yang dilakukan sebanyak 30 anggota DPRD tersebut. Jangan sampai, kenaikan gaji tidak membawa pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Drs Slamet Waluyo Sucipto SH perwakilan dari fraksi Partai Nasdem menekankan lembaga DPRD harus lebih aktif dan produktif mendengar keluhran dari rakyat. Sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat tertampung dan diamokodir oleh Pemerintah Daerah (Pemda) BU.
‘’Mengenai Raperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD, tentu akan kita bahas secara bersama-sama dan lebih rinci. Fraksi Nasdem akan mantau ini secara detail,’’ ujarnya dalam menyampaikan tanggapan dari fraksi di dalam Paripurna di Gedung DPRD BU, kemarin (26/7).
Kemudian terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ia menyampaikan akan dibahas secara teliti. Karena dalam laporan itu akan dilihat serapan anggaran, outcame dan autput yang telah dilakukan pemda. ‘’Kita enak-enakan disini main facebook dan dunia sosial lainnya. sementara dibeberapa wilayah di Bengkulu Utara, jangankan untuk menggunakan itu, jalan saja masih tanah merah dan berlumpur,’’ ungkapnya. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan konsistensi Pemda BU melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana awal. Jangan sampai terjadi perubahan lokasi pembangunan. Karena masyarakat sudah menunggu lama perbaikan tersebut. ‘’Ini kita dengar dari OPD ada yang mau memindahkan titik-titik pembangunan ke tempat lain. Padahal dalam
perencanaannya sudah jelas dilakukan di lokasi itu. Ini tentu akan membuat rakyat kecewa karena sudah menunggu pembangunan sekian lama,’’ terangnya. Kemudian terkait Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak, menurutnya perlu dicarikan formula yang pas. Tujuannya agar perda yang telah disahkan dapat dijalankan dengan baik dan tidak menjadi perda mandul.
‘’Stakeholder yang tidak mampu atau daerah yang belum memungkinkan hadirnya sebuah perda. Untuk itu, apa yang membuatnya tidak bisa diterapkan akan dikaji,’’ jelasnya. Fraksi lain dari Partai Gerindra Joko Purnomo SSos juga menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang baik dilakukan Pemda BU. Sehingga keuangan yang terencana, transparan dan akuntabel akan mengarah pada kemajuan daerah. ‘’Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dilakukan pemda. Sehingga pembangunan juga dapat berjalan dengan baik,’’ pungkasnya.(816)