Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Bengkulu, Redho Berlian mengatakan, surat audiensi kepada Gubernur telah dilayangkan pihaknya 3 minggu yang lalu (2/1). Audiensi yang diajukan terkait inventarisir 20 masalah di Provinsi Bengkulu hasil diskusi kajian rutin mahasiswa kelompok Cipayung.
Setelah mendatangi ruangan Protokoler, diketahui surat mahasiswa memang belum dapat tanggapan dari Gubernur. Rombongan mahasiswa akhirnya menanyakan langsung perihal surat kepada staf Gubernur. \"Bapak (Gubernur) jadwalnya sangat padat. Bukan hanya kalian, banyak sekali yang mengajukan audiensi,\" kata staf Gubernur, Elvie Kustiawati yang menerima 4 orang perwakilan mahasiswa.
Menurut Elvie, surat audiensi mahasiswa kelompok Cipayung tetap diajukan kepada Gubernur. Belum adanya jawaban kapan audiensi diterima, Elvie menegaskan karena padatnya jadwal Gubernur. \"Bukan gubernur tidak respon. Surat kalian tetap diajukan. Kalian tahu sendiri kemarin (Senin (21/1) gubernur melantik Walikota dan Wakil Walikota,\" jelasnya.
Ketua Umum GMNI Cabang Bengkulu, Arif mengatakan, seharusnya gubernur melihat skala prioritas menerima permohonan audiensi. Apa yang dilakukan pihaknya menurut Arif semata-mata ingin menyampaikan dan berdiskusi kepada Gubernur tentang berbagai masalah di Provinsi Bengkulu yang berhasil mereka inventarisir.
Redho menambahkan, audiensi yang diajukan mahasiswa kelompok cipayung merupakan bentuk gerakan moral dengan cara-cara yang etis. Pihaknya mematuhi administrasi birokrasi dengan memasukkan surat. \"Kami tidak anarkis. Kami hanya ingin berdiskusi kepada Gubernur,\" ujar Redho.
Selain itu, Ketua Umum PMKRI Cabang Bengkulu, Meris Crysta Nababan menerangkan 20 masalah (lihat tabel) di Provinsi Bengkulu yang terinventarisir oleh mahasiswa kelompok Cipayung. Pertama, kualifikasi yang jelas terhadap penempatan PNS (the right man in the right place). Kedua, adanya kejelasan pembangunan multiyears.
\"Ketiga, perhatian dan pertanggungjawaban terhadap perbaikan jalan lintas antar Kabupaten. Keempat, pemenuhan akses kesehatan publik yang ada di Bengkulu,\" katanya. (100)