Pegawai KPK Terus Berguguran

JAKARTA – Gelombang pengunduran diri KPK terus berlanjut. Usai kehilangan belasan pegawainya di 2012, kini Komisi Antirasuah pimpinan Abraham Samad tersebut kembali harus kehilangan dua pegawainya.

Mereka adalah Syamsul Huda dan I Nengah Parta. Syamsul merupakan penyidik yang menangani kasus dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang melibatkan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu, serta pengusaha kaya, Siti Hartati Murdaya. Sedangkan I Nengah Parta merupakan pengawal tahanan di Rutan KPK. Pengunduran diri kedua pegawai tersebut jelas menambah panjang daftar penyidik yang hengkang dari KPK. Ada banyak rumor mengenai pengunduran penyidik tersebut mulai adanya anak emas, kesewenangan pimpinan KPK hingga berita miring lainnya. Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi menjelaskan pengunduran diri kedua pegawai tersebut murni karena habis masa tugas dan memilih kembali ke institusi awal (kepolisian) guna melanjutkan kariernya. Jadi, pengunduran diri keduanya tidak ada unsur paksaan atau desakan dari pihak manapun. ’’Kebetulan masa tugas keduanya habis, dan mereka memilih kembali ke institusi awal untuk mengembangkan karir,’’ katanya kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/1). Lebih detailnya, kata Johan, pengunduran diri mereka berdua tersebut dilakukan secara terpisah. Sepekan sebelum Syamsul Hadi mengundurkan diri, I Nengah Parta telah mengajukan pengunduran lebih dulu. “Jadi I Nengah Parta dulu baru Syamsul Hadi,” terang dia. Pihaknya menghargai pilihan atau sikap keduanya. Pimpinan mengapresiasi kinerja mereka selama 4 tahun di KPK. ’’Masa kerja mereka kebetulan sama yakni habis setelah 4 tahun,’’ beber dia. Dihubungi terpisah, Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan PP No 103 tahun 2012 yang baru saja diteken Presiden SBY beberapa waktu lalu bukannya membuat stasus penyidik jelas, tetapi justru membuat penyidik KPK semakin gerah dan memilih hengkang. Pasalnya untuk menjadi penyidik tetap KPK harus mendapatkan izin dari institusi awal atau Kapolri. Dan berkaca pada kasus Simulator, pemberian izin tersebut kecil kemungkinan bakalan di-acc. ’’Jadi daripada masa depannya tidak jelas, kemungkinan mereka lebih memilih mundur. Ya mungkin mereka sudah khawatir membaca PP baru itu,’’ katanya saat dihubungi INDOPOS, beberapa waktu lalu. (sar)