Modal Jokowi-Ahok Bertambah

Hari ini masa kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, genap berusia 100 hari. Banyak prestasi yang bisa dicatat, tapi tidak sedikit yang masih berupa janji. Tentu tidak fair, menilai kinerja Jokowi-Ahok hanya dalam jangka 100 hari. Namun kita juga tidak lupa akan janji-janji pasangan ini untuk menuntaskan beberapa soal dalam jangka 100 hari, sehingga tidak ada salahnya kita menilainya. Kartu sehat dan kartu pintar adalah janji yang segera dibuktikan, sehingga banyak pihak merasa surprise dan memberi apresiasi. Tapi eksekusi proyek MRT dan pembaruan Kopaja-Metromini, melampaui deadline, sehingga banyak kalangan bersungut-sungut, sambil berujar: nah tuh, tidak mudah bukan? Banyak gagasan dan rencana Jokowi-Ahok yang dilontarkan, seperti membangun kampung deret, membenahi pedagang kaki lima, mendisiplinkan anggkutan kota, menambah taman kota, dan lain-lain, tetap tinggal gagasan dan rencana. Langkah-langkah mengatasi masalah utama Jakarta, macet dan banjir, masih tersendat. Semua itu memang tidak bisa diwujudkan dalan sekejap. Selain butuh dukungan birokrasi, juga kerja sama dengan DPRD. Kemampuan Jokowi-Ahok untuk menggerakkan birokrasi dan meyakinkan DPRD adalah batu ujian. Gaya kepemimpinan Jokowi-Ahok yang terbuka, berterus terang, tidak muluk-muluk, dan selalu cek lapangan, telah mengubah perilaku aparat pemda dalam melayani warga kota. Mereka bergairah karena diperhatikan atasan; sebaliknya warga merasa berhak untuk mepersoalkan atas layanan yang buruk. Birokrasi memang menjadi pelaku sekaligus penghambat perubahan. Oleh karena itu, Jokowi sudah tepat bila menugasi Ahok untuk melakukan pembenahan. Gaya Ahok yang blak-blakan, kalkulatif dan tegas, sempat membuat pejabat pemda tidak bisa berkelit menutupi kelemahan dan kesalahan. Tapi langkah awal ini harus diikuti transformasi birokrasi agar lebih efektif, efesien dan tidak korup. Pengalaman Jokowi membenahi birokrasi Pemda Kota Solo dan pengalaman Ahok dalam membenahi birokrasi Pemda Kabupaten Balitung Timur, bisa jadi modal untuk memperbaiki birokrasi Pemprov Jakarta. Namun yang lebih dibutuhkan adalah teladan, karena sebetulnya para birokrat adalah peniru kelakuan atasan. Dalam hal ini, kesederhanaan, keluguan dan kejujuran Jokowi-Ahok menjadi contoh penting buat perubahan perilaku aparat pemprov. Namun, begitu salah satu atau keduanya terindikasi atau terlihat oleh anak buahnya mementingkan diri sendiri atau kelompok, maka pelecehan dan perlawanan diam-diam akan dilakukan. Nah pada titik itulah Jokowi-Ahok akan diuji ketangguhannya. Pengujinya adalah orang-orang yang dulu merasa ikut andil dalam pemenangan. Kawan sejawat atau kolega bisnis, mungkin bisa ditepis tawaran kolusi, tetapi bagaimana dengan kader partai yang berpengaruh atau bahkan menguasai kursi DPRD? Mereka bisa menyandera Jokowi-Ahok, sebab mereka memiliki kekuasaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Gejalanya sudah tampak: banyak rencana Jokowi-Ahok dalam RAPBD yang terus dipertanyakan, meskipun mereka sudah menjelaskan berkali-kali. Akibatnya, RAPBD hingga kini belum kelar. Celakanya, Jokowi-Ahok tidak hanya menghadapi partai-partai yang dulu mengajukan pasangan calon lain. Kader-kader partai yang mengajukan pasangan Jokowi-Ahok pun, kini tak pernah jelas menunjukkan sikapnya. Tidak berani menolak rencana Jokowi-Ahok, tetapi juga tidak memberikan dukungan jelas. Mereka bagaikan menunggu di tikungan keuntungan. Namun Jokowi-Ahok tidak perlu berkecil hati. Setelah 100 hari berkuasa, modal kerja Jokowi-Ahok bertambah, yakni kepercayaan warga Jakarta yang terus meningkat. Warga Jakarta kini lebih peduli dengan permasalahan kotanya, lebih berterus terang dalam menuntut perubahan, dan lebih terlibat menyelesaikan masalah. Beberapa survei menunjukkan, banyak warga yang dulu tidak memilih Jokowi-Ahok, kini memberi dukungan kepadanya. Bahkan, banjir besar yang melanda Jakarta, menjadi pendorong warga untuk membantu Jokowi-Ahok, karena mereka melihat ketulusan dan kesungguhan pasangan ini dalam bekerja.(merdeka.com)