ADD dan DD bertujuan mempercepat proses pembangunan di pedesaan. Namun pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di tahun ini anggaran yang dikucurkan mengalami peningkatan hingga 27 persen. Sehingga masing-masing desa mendapat anggaran mencapai Rp 1 miliar. Kajari Kepahiang, H Wargo SH MH mengingatkan, agar Pemerintah Desa (Pemdes) tidak sekali-kali berani melakukan perbuatan curang dalam penyerapan anggaran. Sebab pengawasan dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.
\"Saya mengingatkan agar kades tidak main-main dalam merealisasikan anggaran itu. Sebab dana itu merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,\" tegas Wargo.
Bukan hanya Kades, Kajari juga mengingatkan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang yang memiliki anggaran besar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan. Diantaranya, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran besar ditahun ini untuk melaksanakan pembangunan.
\"Pelaksanaan harus dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, tentunya pengawasan dilakukan secara melekat,\" ujarnya.
Wargo juga menyarankan, agar SKPD dalam merealisasikan anggaran minta pendampingan dari TP4D.
\"Bagi SKPD yang mau pendampingan dari kita silahkan, tidak mau didampingi TP4D yang silahkan saja, jangan nanti ada masalah baru sibuk,\" tandasnya.(320)