BINTUHAN, BE - Dampak dari pelimpahan wewenang dari Kabupaten ke Provinsi dengan diberlukannya aturan tentang organisasi perangkat daerah ini. Nasib empat sekolah menengah terdiri dari SMA dan SMK khusus di Kabupaten Kaur di ujung tanduk dan terancam akan menjadi sekolah biasa. Hal ini lantaran Pemkab Kaur tak lagi mengalokasikan dana khusus sementara dari Provinsi Bengkulu juga tak menganggarkan dana sesuai dengan kebutuhan.
“Kita juga bingung sekarang ini, karena dana dari Pemda Kaur tidak ada lagi, dan juga dari Provinsi juga belum ada kejelasan. Padahal guru yang ngajar di sekolah SMA 10 ini bukan honor bisa,” kata Kepala SMAN 10 Pentagon Kaur, Yeye Hendri MPd, kemarin (30/1).
Dari informasi terhimpun BE, dari 4 sekolah khusus di Kabupaten Kaur, Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Nasional hanya mengalokasikan dana Rp 536 juta untuk dua sekolah khusus yakni SMA 10 Pentagon dan SMK 07 Merdeka. Sedangkan dua sekolah khusus lainnya yakni SMA Intertiuner dan SMK 8 Kaur tak mendapatkan alokasi dana tambahan termasuk juga SMA luar biasa.
“Disini kita sudah mendampingi kepala sekolahnya ke Diknas Provinsi tapi yang mendapatkan kucuran dana, cuma dua sekolah sedangkan sekolah lainnya yang jalur khusus tidak,” tambah Kepala Dispendik Kaur Three Marnope SPd MTPd kemarin, (30/1).
Dikatakan Three, secara kedinasan memang Dispendikbud Kaur sudah dibilang lepas tangan dengan sekolah tingkat atas yakni jenjang SMA dan SMK. Namun sebagai SKPD yang membidangi pendidikan sudah seyogyanya pihaknya mendampingi dan berupaya untuk membantu dalam pendanaan. Sayangnya Pemkab Kaur tahun ini tak bisa lagi mengalokasikan dana untuk sekolah khusus tersebut. Hal ini mengingat telah dilimpahkannya wewenang dengan sejumlah ke Provinsi Bengkulu.
“Harapan kita meski dana minim sekolah tersebut dapat tetap berjalan sebagai mana meskinya tentunya dengan tidak memberatkan orang tua murid masing-masing,” terangnya.
Ditambahkannya, tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya Pemkab Kaur mensuport pembangunan serta pendanaan dalam setiap kegiatan serta kebutuhan di sekolah itu. Namun hal ini tak bisa lagi dilakukan semenjak dilimpahkannya sekolah tingkat SMA/SMK ke Provinsi Bengkulu. Dengan demikian tak ada pilihan lain selain mengusulkan ke Provinsi agar pendanaan dapat ditingkatkan ditahun-tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan saja tahun berikutnya dialokasikan dana lebih besar, karena kita akui dana sekolah berasrama ini besar,” jelasnya.(618)