Kejar Ketertinggalan ! Memasuki tahun 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dibawah kepemimpinan Gubernur DR H Ridwan Mukti MH dan Wakil Gubernur (wagub) DR H Rohidin Mersyah MM, berlari mengejar ketertinggalan. Setelah membenahi birokrasi, langkah selanjutnya adalah perbaikan insfrastruktur dasar. ==== ANGKA kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih diatas rata-rata nasional yaitu 18 persen, dan ada kabupaten di Bengkulu yang kemiskinannya mencapai 24 persen. Padahal rata-rata kemiskinan secara nasional 10 persen. Ini membuktikan bahwa Provinsi Bengkulu masih jauh tertinggal dari daerah lain.
Duet Gubernur Bengkulu, DR H Ridwan Mukti SH MH, dan DR H Rohidin Mersyah MM komitmen mengejar ketertingalan ini. Tahun ayam api, 2017 ini pembenahan infrastruktur dasar dimulai, setelah sebelumnya dilakukan pembenahan birokrasi.
Ridwan Mukti, mengatakan kemiskinan di Bengkulu terjadi karena ketertinggalan infrastruktur dasar. Sehingga menyebabkan perekonomian tidak berjalan dengan baik.
Dia mengatakan perlu penanganan secara serius untuk keluar dari masalah ini. Sebab, itu diperlukan birokrasi yang bersih dan profesional dalam mengejar ketertinggalan.
\"Sekarang jadi pejabat tidak pakai setor-menyetor. Agar para pejabat juga dapat melayani masyarakat dengan baik, dan tidak korupsi,\" ujar Ridwan Mukti.
Pembenahan birokrasi ini dilakukan sejak dilantik 10 bulan lalu, agar dapat bekerja mengemban amanah masyarakat. Perbaikan birokrasi itu akan diimplementasi pada tahun ayam api, 2017 ini untuk fokus pada percepatan infrastruktur dasar. \"Deklarasi Bengkulu berani jujur merupakan satu tekad memciptakan birokrasi bersih. Agar mereka tahu bahwa Bengkulu saat ini sudah berubah,\" katanya.
Dengan demikian, lanjut Ridwan Mukti, adanya pemerintahan bersih diharapkan banyak investor yang masuk ke Bengkulu. Dalam memperoleh perizinan, investor tidak akan dipersulit, bahkan prosesnya saat ini dipercepat paling lama 1 x 24 jam.
\"Semua kewenangan gubernur perihal perizinan semua akan dilimpahkan kepada SKPD. Tidak boleh ada berkas yang menumpuk. 1 x24 jam harus sudah selesai,\" katanya.
Ridwan Mukti menegaskan, untuk berinvestasi di Bengkulu tidak ada lagi pungutan liar. Semua proses pengurusan perzinan dilakukan secara transparam, berani jujur dan beranu terbuka. \"Ini kita lakukan tidak hanya untuk Bengkulu, tapi juga untuk Indonesia,\" pingkas Ridwan Mukti.
Sedangkan, Wagub Bengkulu, DR H Rohidin Mersyah, mengatakan untuk melakukan percepatan infrastruktur itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 akan langsung dikebut pada awal tahun ini. \"APBD kita tekankan untuk direalisasikan pada awal tahun, bukan pada pertengahan ataupun akhir tahun,\" tegas Rohidin, kemarin (1/1).
Dijelaskannya, APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah diketok palu sebesar Rp 3,3 triliun. Dari besaran APBD itu, lebih dari Rp 2 triliun difokuskan untuk program infrastukur dasar. Baik untuk jalan, jembatan, pendidikan hingga program kesehatan.
Untuk jalan dan jembatan saja, setidaknya pemprov telah menggarkan sekitar Rp 30 miliar untuk 10 kabupaten kota. Sehingga realisasi dari apa yang dikalukan pada perbaikan birokrasi 2016 akan dibuktikan kerja nyatakanya pada tahun 2017 ini. \"2016 kita sudah lakukan perbaikan birokrasinya, tahun ini implementasi. Karena untuk mengejar program besar itu, birokrasinya harus baik dulu,\" ujarnya.
Terlebih saat ini lanjut wagub, bahwa APBD 2017 program prioritas telah diekspose secara besar-besaran kepada masyarakat. Hal itu sengaja dilakukan, agar nantinya masyarakat dapat mengawal kinerja pemerintah dalam mewujudkan program besar 2017 ini. \"2016 masyarakat menunggu kinerja pemerintah. 2017 ini melalui perbaikan birokrasi bersih dan transparan akan dibuktikan kerja nyatanya,\" tambah wagub.
Rohidin memaparkan, tahun 2016 perbaikan birokrasi itu dibuktikan dengan berbagai gebrakan. Seperti penandatanganan Pakta Integritas, pembentuk Media Center, pendapingan KPK dengan mengadakan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi serta Sosialisasi dan Supersivi.
Kemudian, Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Oleh Pimpinan Daerah Se Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota, MoU dengan Kota Surabaya tentang Implementasi E-Goverment, pembentukan Tim Korsupgah, penerbitan Pergub LHKPN.
Pemerintah juga melakukan penandatanganan Rencana Aksi Oleh 5 Kabupaten/Kota, pembentukan Saber Pungli, penandatanganan MoU dengan Provinsi Jawa Barat terkait sistem pemerintahan elektronik, launching e-Samsat, sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dan semarak akhir tahun dengan melakukan ekspose APBD 2017. \"Apa yang sudah kita lakukan, semua itu untuk perbaikan birokrasi,\" ungkap mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.
Upaya ini tidak lepas dari program besar pemprov Bengkulu, yaitu argo pertanian, perkebunan dan hortikultura, kemudian argo maritim, argo wisata dan argo pertambangan. Dimana langkah itu akan dilakukan tahap demi tahapan, muaranya ialah pada tahun 2020 untuk menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu. \"Semua program telah kita fokusnya. Karena muaranya nanti Visit 2020 Wonderful Bengkulu,\" ungkapnya.
Dengan demikian, wagub menekankan kepada masyarakat untuk mengawal semua program pemerintah. Baik dari sisi kinerja maupun sisi pelayanan. Tanpa ada kontrol dari masyarakat, proses kinerja pemerintah tidak bisa berjalan dengan sempurna. \"APBD sudah kita ekspose, kita minta masyarakat mengawasi dan kepada pejabat pelayan publik untuk berkerja nyata mewujudkan Bengkulu maju, Bengkulu sejahtera,\" pungkas Rohidin. (151/100)