Waka I DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE mengatakan, kekurangan anggaran mencapai Rp 13 miliar lebih. Sehingga ADD yang bisa diakomodir untuk tahun anggaran 2017 hanya berkisar Rp 29 miliar lebih.
\"Dalam pembahasan akhir RAPBD, kita berupaya merealisasikan ADD sesuai dengan ploting awal, yakni sebesar Rp 43 Miliar,\" ungkap Andrian.
Mengingat, lanjut Andrian, ploting nilai ADD tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2016 tentang desa.
\"Jadi konsekuensinya untuk merealisasikan ploting ADD, beberapa kegiatan terpaksa kita tunda terlebih dahulu. Diantaranya, alokasi untuk penyelenggaraan tes CPNS dan beberapa kegiatan lainnya,\" kata Andrian.
Hanya saja, sambung Politisi Golkar ini, untuk merealisasikan ploting ADD itu, antara Banggar dan TAPD tetap menunggu perkembangan lebih lanjut. \"Karena dalam UU itu jelas, jika kita tidak merealisasikannya maka DAU kita terancam ditunda, bahkan dipotong. Makanya sejak awal tadi saya katakan kita berupaya untuk merealisasikannya,\" tegasnya.
Ia menambahkan, dalam pembahasan akhir RAPBD tadi juga sudah dipastikan jika defisit anggaran menjadi Rp 0 dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sudah disampaikan TAPD.
\"Kita tetap menargetkan dalam APBD tahun depan, pembangunan yang dicanangkan memihak pada kepentingan rakyat,\" singkat Andrian diwawancarai usai rapat Banggar, Senin (13/12). (320)