BENGKULU, BE - Unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu terkait 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, kemarin (20/10), dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian.
Pembubaran itu dikarenakan mahasiswa hendak menerobos masuk ke gedung DPRD, sementara di dalam gedung itu tidak ada satu pun anggota dewan. Untuk menghindari bentrok, polisi pun meminta massa membuarkan diri.
\"Dimana wakil rakyat kami, kenapa tidak ada untuk menemui kami? Ini menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat,\" ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kelompok Cipayung Plus, Berta Subarta dalam orasinya.
Kosongnya gedung DPRD ini dikarenakan 45 orang anggota dewan tengah melakukan reses ke daerah pemilihanya masing-masing.
Dalam aksinya, para mahasiswa ini mempertanyakan kinerja Jokowi-JK selama 2 tahun memimpin Indonesia. Sebab, mereka menilai Jokowi-JK gagal dama menjalankan sistem pemerintah yang baik dan bersih. Salain itu, mahasiswa juga meminta Jokowi-JK berhenti melakukan pencitraan untuk mendulang simpati dari masyarakat kalangan bawah.
\"Kita lihat kondisi saat ini, harga karet turun, pembangunan infrastrukut tidak merata, dan revolusi mental tidak berjalan. Kami tidak mau dibodohi dengan sistem politikmu Jokowi,\" ungkapnya.
Senada juga disampikan oleh Muhammad Iqbal selaku Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, Jokowi-JK belum mampu menyelesaikan korupsi yang ada di Indonesai, bahkan kepentingan pemilik modal menjadi kepentingan prioritas.
\"Jokowi-JK harus bersungguh-sungguh menjalankan pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pemilik modal,\" tambah Iqbal.
Setelah berorasi dan sempat dibubarkan oleh polisi, kelompok Cipayung Plus kembali melanjutkan aksinya di Simpang 5 Kota Bengkulu.
Sebelum berkonvoi menggunakan puluhan kendaraan bermotor ini, mahasiswa sempat diberi imbauan untuk memakai helm sebagai alat keselamatan berkendara. Setelah semua lengkap, peserta aksi pun berkonvoi menuju Simpang 5.
Aksi Berjalan Damai
Aski yang dilakukan di Simpang Lima ini berjalan damai, namun para pendemo tetap kritis menyampaikan aspirasinya, yakni meminta Jokowi dan JK untuk turun karena dianggap gagal memimpin Republik Indonesia.
\"Kita meminta Jokowi dan Jusuf Kalla untuk segera turun dari jabatannya karena kita menganggap kinerja mereka selama dua tahun ini tidak ada perubahan sama sekali untuk masyarakat Indonesia khususnya warga Bengkulu,\" terang ketua KAMMI Daerah Bengkulu, Muhammad Sobri.
Selama kepemimpinan Presiden Jokowi JK ini, lanjutnya, banyak kebijakan yang tidak pro dengan rakyat dan semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
\"Banyak kebijakan yang tidak pro dengan rakyat seperti rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu yang akan membangun PLTU dan banyaknya tambang-tambang ilegal yang sangat menyensarakan masyarakat, dan tidak ada tindakan tegas mengenai hal tersebut oleh pemerintah pusat,\" jelasnya.
Ia mengaku, aksi ini digelar agar pemerintah Provinsi Bengkulu dan masyarakat tahu apa saja yang warga rasakan saat ini.
\"Kita melaksanakan aksi demo ini untuk menuntut keadilan agar tidak membuat masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu semakin sengsara dan kita menagih semua janji Jokowi dan JK selama kampanye dulu,\" tuntutnya. (529/151)