Derap Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Penjuru Negeri
Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur dipercepat demi mengejar konektivitas antarwilayah. Targetnya, tidak ada lagi daerah yang terisolir. Karena itu, infrastruktur yang diprioritaskan adalah jalan, jembatan, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara. Tidak sekadar dibangun, namun seluruh jenis infrastruktur itu harus terkoneksi satu sama lain. Sehingga, memudahkan masyarakat yang akan berganti moda transportasi.
’’NKRI hadir dalam bentuk paling konkret, yakni menyediakan transportasi bagi warganya, pelayanan publik terbaik, sampai ke wilayah paling jauh dari ibu kota negara,’’ ujar Jokowi saat meresmikan bandara di Pulau Miangas, Sulawesi Utara kemarin (19/10).
Komitmen menempatkan pembangunan infrastruktur itu langsung diterjemahkan dengan merombak kebijakan fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini banyak tersedot untuk subsidi energi yang kurang tepat sasaran, kini lebih banyak dialokasikan untuk belanja produktif. Karena itu, tak mengherankan jika anggaran belenja infrastruktur yang pada 2014 hanya sebesar Rp 177,9 triliun, pada 2016 sudah melonjak hingga Rp 317,1 triliun. Bahkan, pada 2017 nanti melesat hingga Rp 346,6 triliun.
Tak hanya alokasi dana yang diubah oleh Jokowi. Target wilayah pembangunan infrastruktur pun banyak diubah. Mengusung konsep Indonesia Sentris, Jokowi merombak paradigm bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Jawa saja. Implementasinya, jalan, pelabuhan, jalur kereta api, hingga bandara, mulai banyak dibangun di luar Jawa. Bahkan, di daerah terluar seperti Pulau Miangas.
Contohnya, salah satu infrastruktur penting yang baru saja diselesaikan adalah pembangunan bandara di pulau yang masuk Provinsi Sulawesi Utara itu. Miangas merupakan pulau terluar sekaligus paling utara Indonesia. Berada di koordinat 5°33’20.835” LU dan 126°35’18” BT, Miangas justru lebih dekat ke Pulau Mindanao di Filipina ketimbang Pulau Sulawesi.
Luasnya hanya 3,2 kilometer persegi, Jarak ke Manado sekitar 274 nautical mile atau 507 kilometer. Itu hampir setara jarak dari Jakarta ke Jogjakarta. Sedangkan, dari Mindanao hanya 48 nautical mile. Penduduknya hanya berkisar 850 jiwa yang tergabung dalam 200 an kepala keluarga.
Bandara tersebut dibangun di sisi barat laut Pulau Miangas. Mulai dibangun pada 2012, bandara Miangas menelan biaya Rp 320 miliar. Bandara tersebut memiliki runway sepanjang 1.400 meter dan bisa didarati pesawat jenis ATR-72. Presiden Jokowi kemarin menumpang pesawat CN 235 milik TNI AU untuk mendarat di pulau tersebut.
Jokowi menuturkan, Bandara Miangas punya arti penting bagi Indonesia. Khususnya, dalam hal pembangunan wilayah perbatasan. ’’Kita tunjukkan ke negara tetangga, bahwa beranda depan Indonesia itu daerah yang dirawat, dibangun dan patut kita banggakan,’’ ujar Jokowi.
Sejak awal pemerintahannya, Jokowi mencanangkan pembangunan dari wilayah pinggir. Kawasan terdepan Indonesia diupayakan untuk dipermak habis-habisan. Pulau-pulau terluar maupun kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang, namun dikonsep menjadi beranda Indonesia.
Dia mengingatkan, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau. ’’Sudah saatnya kita memandang laut, langit, sebagai penghubung, bukan pemisah,’’ ucap Presiden 55 tahun itu. bila ingin mengejar ketertinggalan dengan negara lain, maka konektivitas antarwilayah menjadi hal wajib yang tidak bisa ditawar.
Khusus Miangas, posisinya sangat strategis karena berdekatan dengan Filipina. Namun, selama ini pulau tersebut tidak bisa dijangkau kecuali menggunakan kapal laut yang memakan waktu sehari perjalanan. Dengan adanya bandara di Miangas, diharapkan akses ke pulau tersebut makin mudah karena waktu tempuh sudah terpangkas.
Dalam banyak kesempatan, Jokowi memang sering menyatakan jika pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahannya. Sebab, semua hal yang memicu pertumbuhan ekonomi selalu bermula dari infrastruktur. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi bakal semakin mudah. Sehingga, otomatis pertumbuhan ekonomi akan mengikuti.
Dalam hal pembangunan infrastruktur, satu prinsip yang dipegang Jokowi adalah eksekusi. ’’Segera dikerjakan, jangan jadi wacana terus,’’ ucapnya di berbagai kesempatan. Karena itu, dia mendorong swasta lebih banyak berperan karena APBN tidak akan cukup untuk membangun banyak infrastruktur sekaligus.
Di luar infrastruktur transportasi, ada infrastruktur listrik yang terus dikebut. Sejumlah proyek elektrifikasi bahkan diminta untuk diselesaikan lebih cepat dari target awal. Sambungan listrik akan memudahkan masyarakat dalam bekerja. Infrastruktur lainnya yang dikejar adalah telekomunikasi karena berkaitan dengan digitalisasi UMKM.
Ada yang Perlu Diperbaiki Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, dalam pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun terakhir, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Khususnya terkait pertumbuhan ekonomi domestik. Pihaknya berharap, ekonomi Indonesia bisa tumbuh melebihi lima persen tahun ini.
\"Sekarang kita ada di angka lima persen, kita ingin ke depan mulai naik. Apakah ekonomi dunia masih akan lambat atau tidak, tapi kita akan berusaha untuk menambah perbaikan yang ada saat ini. Bukan hanya di infrastruktur, SDM, dan pangan. Tapi soal industri manufaktur dan lainnya,\"paparnya di Gedung JIExpo Kemayoran, kemarin.
Darmin menuturkan, pemerintah pun juga mulai rutin melakukan evaluasi paket kebijakan, sejak dua bulan terakhir. Pemerintah membuat task force terkait evaluasi tersebut. \"Kita mengevaluasi apa yang terjadi, mencoba mengidentifikasi dimana lagi bolongnya, yang harus didorong deregulasinya sebagai prioritas dan seterusnya,\" tuturnya.
Terkait ekspor, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menuturkan, kondisi ekspor Indonesia masih melambat. Sementara investasi masih relatif tumbuh, bahkan kecenderungannya terus meningkat. \"Itu tentu saja sebagai hasil dari deregulasi, kita meyakinkan pasar, dan pertumbuhan ekonomi kita yang tidak jelek. Orang punya optimisme juga,\" tuturnya.
Sementara itu, pengamat infrastruktur Indonesia Wicaksono Adi mengatakan, profil pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor infrastruktur memang cukup cemerlang. Pasalnya, pemerintah dinilai jeli melihat pentingnya infrastruktur yang sebenarnya sudah menunjukkan lampu kuning sejak pemerintahan sebelumnya.
’’Dalam pengamatan saya, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan peringatan soal kurangnya infrastruktur sejak 2008. Namun, urgensi itu belum muncul sampai Jokowi menjadi RI 1,’’ ungkapnya.
Karena itu, Adi memberi nilai yang tinggi terkait atensi yang diberikan pemerintah Indonesia di bidang tersebut. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak kendala-kendala yang akhirnya membuat implementasi rencana pembangunan terhambat. Sebut saja pemangkasan anggaran.
’’Ada beberapa yang harus diperbaiki agar niat pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur bisa terwujud,’’ ungkapnya.
Hal tersebut juga disampaikan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Hermanto Dardak. Menurutnya, rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur secara kuantitas bisa dibilang yang terbesar dibanding era-era lainnya. Namun, ada beberapa aspek yang diperhatikan. Misalnya, management aset infrastruktur saat ini.
’’Setiap bangunan kan pasti ada masa selesai. Jadi sebelum menjadi rentan harus bisa direvitalisasi,’’ ungkapnya.
Dalam hal tersebut, insinyur Indonesia mengaku siap membantu pemerintah sebagai mitra negara. Termasuk mendorong agar inovasi infrastruktur bisa lebih maju. ’’Saat ini, pemerintah sudah cukup berpihak dalam memanfaatkan inovasi dalam negeri. Kami harap bisa ditingkatkan,’’ jelasnya. (ken/bil/byu/jpg)