TAIS, BE - Pemerintah Kabupaten Seluma merencanakan melelang aset Kantor Penghubung milik Pemkab Seluma yang berada di Jakarta Selatan, Duren Sawit. Pasalnya, anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai operasional dan perawatan kantor itu memberatkan keuangan Pemda Seluma. Terlebih kantor itu kini sudah tidak berfungsi lagi. “Jauh sebelumnya kita sudah merencanakan dilelang saja, ketimbang di fungsikan sebagai mess,” tegas Sekretaris Daerah Irihadi Msi kepada BE kemarin.
Bila Kantor Penghubung itu dipaksakan dimanfaatkan sebagai mess atau hotel jelas itu lebih sulit. Pasalnya, hal itu harus melalui proses yang rumit. Mulai dari pengurusan izin lokasi hingga perizinan pembuangan limbah. Walaupun Kantor Penghubung diubah menjadi mess tetap banyak menyedot anggaran. Karenanya melelang Kantor Penghubung itu lebih baik dibandingkan menjadikannya sebagai mess atau hotel.
\"Dari pada anggaran yang dikucurkan sia-sia, lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di Seluma yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,\'\' kata Sekda.
Sebelum lelang dilakukan, peraturan daerah tentang penghapusan aset harus diubah dulu oleh DPRD Seluma. Bila lelang itu disetujui dewan, Pemda Seluma melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaannya. Lembaga inilah yang berkompeten mememastikan harga minimal objek yang dilelang. KPKNL juga yang melaksanakan lelang.
Bila kantor penghubung itu jadi dilelang, kata Sekda, harusada komitmen antara Pemkab dan dewan. Seluruh hasil pelelangan itu digunakan pembangunan fisik sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan manfaatnya. Hasilnya murni dipergunakan untuk pembangunan Seluma. Bila memang diperlukan hasil lelang tersebut akan dibagi rata untuk pembangunan di Seluma ini.
“Hasilnya jelas kita bagikan untuk warga dan bukan untuk kepentingan perjalanan dinas pejabat,” ujarnya. Terkait nilai jual Kantor Penghubung itu, Sekda memastikan nilaina tinggi. Mengingat Kantor Penghubung itu berada di lokasi strategis.
Menanggapi rencana pelelangan Kantor Penghubung itu, Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani SPd MSi meminta Pemkab Seluma tidak tergesa-gesa menjual kantor penghubung itu. Menurutnya, Pemkab Seluma harus bisa lebih kreatif menangani masalah itu. Pemkab Seluma diminta untuk menciptakan dan mengubah agar kantor penghubung tersebut, bisa dijadikan mess yang bisa menghasilkan uang. Seperti membuat sebuah aturan yang mengharuskan pejabat Seluma harus bermalam di mess pemda saat berada di Jakarta. Mereka dikenakan biaya seperti halnya menginap di hotel.
“Jangan asal main jual saja. Itu masih perlu dikaji lebih lanjut. Seharusnya hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan mess bagi pejabat dan harus membayar,” sampainya. (333)