BENGKULU, BE - Seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Nasdem memilih tidak hadir dalam sidang paripurna dengan agenda nota penjelasan walikota terhadap Raperda APBD Perubahan 2016, kemarin (21/9).
Ketidakhadiran anggota Fraksi Nasdem ini disinyalir sengaja dilakukan sebagai bentuk penolakannya atas pembahasan APBDP karena banyaknya pejabat Pemkot yang berstatus pelaksana tugas (Plt).
Selain anggota Fraksi Nasdem, beberapa anggota dewan juga memilih tidak hadir, termasuk termasuk Wakil Ketua I, Yudi Dharmawansyah, sehingga paripurna yang dihadiri Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda ini hanya dipimpin oleh Wakil Ketua II, Teuku Zulkarnain yang notabenenya berasal dari PAN.
Dikonfirmasi, Plt Sekretaris Dewan, Romadan Indosman mengatakan, berdasarkan komunikasi terakhir para anggota yang tidak hadir itu sudah menyampaikan ketidakhadirannya dengan alasan izin.
\"Anggota Fraksi Nasdem itu ada 5 orang, kalau secara proses saya tidak tau, tapi memang sebagian izin. Kalau Ibu Ketua (Erna Sari Dewi,red) kebetulan ada acara di provinsi tentang sosialisasi pencegahan korupsi oleh KPK,\" kata Romadan.
Waka II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain mengungkapkan, ketidakhadiran ketua DPRD bersama anggota Fraksi Nasdem tersebut tidak terlalu dipersoalkan, karena anggota lainnya yang datang cukup membuat sidang kuorum sehingga paripurna tetap bisa dilaksanakan.
\"Kalau ketua memang menyampaikan izin karena beliau lagi acara KPK di provinsi. Selain itu, yang menyampaikan izin itu juga Waka I dan anggota fraksi PKS Rena Anggraini, tapi kalau yang lain kita belum tahu keberadaanya,\" ungkap Teuku.
Menurutnya, ada kemungkinan tidak hadirnya semua anggota Fraksi Nasdem ini berkaitan dengan penyataan Ketua DPRD Erna Sari Dewi sebelumnya yang menolak pembahasan APBDP tersebut. Sehingga ditunjukkan dengan sikap fraksi untuk kompak tidak hadir. Tetapi Ia memastikan bahwa akan ikut dalam membahas pandangan fraksi-fraksi.
\"Kita lihat saja nanti seperti apa, dan informasi dari sekwan tadi saat pandangan fraksi beliau bisa hadir, tapi saya yakin bahwa pembahasan APBD-P ini tetap akan berjalan sebagaimana mestinya,\" tukas politisi PAN ini.
Sementara itu, Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda menjelaskan pada sisi pendapatan perubahan APBD ini mencapai Rp 1,128 triliun. Sedangkan pendapatan APBD tahun anggaran 2016 awal sebesar Rp 1,138 triliun, maka pada perubahan ini umlah pendapatan mengalami penurunan sebesar lebih dari Rp 10 miliar atau sebesar 0,92 persen.
\"Sedangkan pada sisi belanja perubahan APBD 2016 sebesar Rp 1,154 triliun. Jika dibandingkan pada awal 2016 lalu sebesar Rp 1,177 Triliun, maka mengalami penurunan sebesar 1,99 persen atau Rp 23 miliar,\" jelas Wawali.
Dengan demikian, pihaknya berharap agar dewan berkenan untuk membahas dan menyeleksi mana yang lebih prioritas. Karena perubahan-perubahan pada item belanja ini juga terkait dengan kondisi pendapatan yang memang menjadi dampak pada pengurangan sesuai pemerintah pusat.
\"Kita menyesuaikan, kalau daerah ini kan soal menjaga singkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,\" demikian Patriana. (805)