BENGKULU, BE - Meski Pemerintah Kota Bengkulu telah menganggarkan uang makan untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) sejak 2015 lalu, namun tidak berlaku bagi pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Karena merasa kebijakan tersebut tidak adil, pihak puskesmas pun melaporkan ke Komisi I DPRD Kota Bengkulu agar segera ditindaklanjuti.
Anggota Komisi I DPRD Kota, Bahyudin Basrah menjelaskan, pihaknya memang telah menerima laporan bahwa beberapa pegawai di puskesmas yang tidak menerima uang makan. Padahal, seluruh PNS di lingkungan Pemerintah kota sudah dianggarkan uang makannya.
\"Saya sendiri di Banggar telah mengetok palu bahwa seluruh pegawai non guru telah dianggarkan uang makan selama 5 hari kerja,\" ungkap Bahyudin, kemarin.
Namun realisasinya hanya sebagian pegawai saja yang mendapatkan uang makan tersebut, sementara yang lainnya tidak mendapatkan tanpa kejelasan. Oleh sebab itu, pihaknya pun mempertanyakan persoalan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang menjadi tanggungjawab penganggaran uang makan untuk pegawai puskesmas tersebut.
\"Kalau seperti ini bisa menjadi polemik. Sebab, jika diaudit oleh BPK maka bisa jadi temuan, dan anggaran untuk uang makan tersebut bisa menjadi masalah,\" tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kadis Dinkes Kota, dr Dessi beralasan, jumlah pegawai dengan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk diakomodir keseluruhannya. Karena itu sengaja membedakan pemberian uang makan hanya untuk pegawai yang bekerja 5 hari kerja namun sampai sore saja.
“Saya selaku Plh memang kurang mengetahui hal itu, tapi perlu saya sikapi bahwa kalau yang bekerja sampai siang kita berikan uang makan itu. Tapi nanti akan kita kaji lagi apakah anggaran kita cukup untuk diakomodir sampai ke pegawai puskesmas,” terangnya. (805)