BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan ulang terhadap 2.025 tenaga honorer di lingkungan pemprov. Pendataan ulang itu dilakukan dengan memanggil honorer itu satu persatu. Pendataan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya tenaga honorer siluman. Sebab, selama ini pemprov merasakan tenaga honorer yang mencapai rubuan orang tersebut tidak sesuai dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kautsar Agus Hutari SSTP MSi mengatakan, pengecekan yang dilakukan saat ini hanya sebatas pendataan secara langsung atau melihat langsung kebenaran tenaga honorer ini. \"Kita tidak melakukan seleksi ataunpun tes lainnya. Kita cuma cek data dengan orangnya,\" terang Kautsar kepada BE, kemarin. Lanjutnya, pengecekan yang dilakukan di ruang BKD ini mulai dari kebenaran identitas tenaga honorer hingga tempat tenaga honorer ini bertugas. Karena selama ini juga banyak ditemukan tenaga honorer yang berkerja di SKPD tidak sesuai dengan kontrak kerja. \"Ini juga akan kita hindari. Kalau kita data satu persatu, nanti akan ketahuan mana honorer yang ada dan tidak,\" jelasnya. Jika ditemukan ada tenaga honore yang lain dari data yang ada, maka pemprov akan melakukan kebijakan sendiri terhadap tenaga honorer tersebut. Baik dengan melakukan pemulihan kebenaran data, hingga dilakukan pemberhentian pada tenaga honorer tersebut. \"Jika nanti ditemukan tidak sesuai, maka data yang ada akan dipergunakan untuk menentukan kebijakan,\" tambah Kautsar. Pengecekan dilakukan selama 8 hari, yaitu dari tanggal 13 Juli hingga tanggal 20 Juli mendatang. Pada hari pertama kemarin, BKD melakukan pengecekan terhadap 9 SKPD yaitu Biro Keuangan 8 orang, Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) 9 orang, Biro Ekonomi 10 orang, Biro Hukum 11 orang, Biro Administrasi Pemerintahan 6 orang, Biro Administrasi Pembangunan 12 orang, Biro Administrasi dan Sumber Daya Alam 12 orang, Bappeda 12 orang dan Badan Ketahanan Pangan 5 orang dengan total 86 orang tenaga honorer. Sisanya masih ada sekitar 38 SKPD yang belum dilakukan pengecekan. \"Semua akan kita cek satu persatu, secara bertahap selama 8 hari ke depan,\" tandasnya. (151)
Kategori :