5 Dewan Bolos, Paripurna Molor

BINTUHAN, Bengkulu Ekspress - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur tahun 2015, Rabu (29/6) sempat molor lima menit dari jadwal. Hal ini dikarenakan beberapa anggota dewan tidak hadir dalam paripurna tersebut. Dari 25 anggota DPRD Kaur, hadir hanya 20 orang. Sementara 5 dewan lainnya diketahui bolos. “Yang hadir hanya 20 anggota dewan, yang lainnya bolos. Mereka mungkin karena ada urusan keluarga. Tapi paripurna tetap bisa kita laksanakan karena yang hadir juga lebih dari setengah anggota yang ada,” kata Ketua DPRD Kaur, Jailani SIP saat memimpin rapat paripurna, Rabu (29/6) kemarin. Kendati demikian, paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur, Jailani SIP, dan dihadiri Wakil Bupati Hj Yulis Suti Sutri, tetap berlanjut dan berjalan lancar. Sebab jumlah dewan yang hadir sudah memenuhi syarat untuk menggelar sidang paripurna tersebut. “Walaupun molor karena menunggu anggota dewan, rapat paripurna kita berjalan lancar, Alhamdulillah,” terangnya. Ditambahkannya, ia sangat menyayangkan ulah para anggota dewan ini.  Oleh sebab itu pihaknya akan melakukan teguran kepada masing-masing ketua komisi, sehingga ke depan hal ini tidak lagi terjadi. “Nanti untuk anggota yang tidak hadir ini akan kita tegur, dan kita akui kalau saat ini sering dewan bolos,” ujarnya. Dalam pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kaur, semuanya menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaur tahun 2015 untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Meskipun ada beberapa catatan yang disampaikan tujuh fraksi kepada Pemda Kaur.  Seperti disampaikan Fraksi Demokrat, Ririn Aprianto SPd, yang meminta Pemda Kaur melakukan pertumbuhan ekonomi, pendidikan. “Ini agar perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam tataran kebijakan, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola ke depannya semakin baik.  Juga semua pelayanan publik diakomodir dalam penyusunan daerah di tahun-tahun berikutnya,” tutupnya. (618)