Enam Bulan Belum Gajian, Guru Bantu Daerah Datangi Dewan

BENTENG, Bengkulu Ekspress - Seolah tak kenal lelah, puluhan Guru Bantu Daerah (GBD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) terus berupaya memperjuangkan hak mereka berupa gaji mereka yang belum dibaya selama 6 bulan terakhir, yakni terhitung bulan Februari hingga Juni ini. Kali ini para GBD itu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Benteng untuk menyampaikan aspirasinya sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (27/6) kemarin. \"Saat ini para honorer ataupun PTT yang bertugas di kantor struktural sudah mencicipi gaji mereka, bahkan ada yang dibayarkan setiap bulan. Kenapa kami sebagai tenaga pendidik tidak diberikan perlakuan yang serupa. Kami yang bergelut dengan lumpur setiap hari seakan terombang ambing, saat ini kami seolah terabaikan,\" ungkap Lina Sitohang SPd, salah seorang GBD yang mengabdi di SMPN Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang di hadapan para anggota dewan. Senada  juga diungkapkan GBD lain, Sabnarhati. Diakuinya, selaku GBD pihaknya telah menjalankan tugas sejak Januari hingga Juni tahun 2016 tanpa ada kejelasan kapan jerih payahnya akan dibayar. Termasuk kejelasan SK mereka selaku GBD. \"Sampai saat ini gaji kami belum dibayar. Harapan kami, gaji kami selama enam bulan bisa dibayar. Setidaknya bisa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun membeli baju lebaran,\" samai Sabnarhati. Sementara itu, Ketua Gorum GBD Benteng,  Herman Toni berharap Pemerintah Kabupaten Benteng bisa memperjuangkan nasib mereka. Mengingat GBD saat ini sudah ada sejak Oktober 2007, tepatnya saat Kabupaten Benteng masih targabung ke Kabupaten Bengkulu Utara (BU) dan dialihkan menjadi GBD Kabupaten Benteng sepenuhnya sejak tahun 2009. Sayangnya, pengabdian para GBD selama ini seolah diabaikan tanpa ada bentuk penghargaan dari pemerintah daerah (Pemda). \"Saat ini hanya ada dua point tuntutan kami. Kami hanya meminta gaji kami selama ini dibayar dan kejelasan akan status kami. Kami sudah beberapa kali menyampaikan hal ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ataupun Badan Pendidikan, Pelatihan dan Kepegawaian Daerah (BPPKD) Benteng. Akan tetapi hingga saat ini tak ada hasilnya. Kami harap anggota dewan selaku wakil rakyat bisa menuntaskan masalah ini dan memperjuangkan nasib kami,\" pinta Herman Toni. Pantauan BE, sekitar 91 GBD se-Kabupaten Benteng berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Benteng sejak pukul 08.00 WIB sembari menunggu  kedatangan para wakil rakyat tersebut. Segenap anggota DPRD Benteng yang diketuai oleh Tarmizi ini langsung memanggil seluruh GBD untuk melakukan hearing. \"Kami memang bukan penentu kebijakan, tapi kami akan memperjuangkan nasib para GBD. Besok (hari ini,red) kami akan memanggil Kepala Dikbud Benteng, perwakilan Pemkab Benteng untuk membahas masalah ini,\" tegas Tarmizi.(135)