BENGKULU,BE - Partai Demokrat Provinsi Bengkulu kembali memanas menjelang Pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub). Tidak sejalannya hubungan antara Pengurus DPD Demokrat Provinsi dengan anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi bakal meruncing. Pasalnya, Pengurus DPD Demokrat Provinsi menyiapkan surat teguran kepada kader-kader partai yang berada di DPRD Provinsi, yang terkesan mengkritik kebijakan DPD Demokrat dalam menentukan bakal calon (Balon) wagub. \"Kita lihat hari Senin (21/1) teguran muncul,\" kata Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Ir Riza Nisbach, kemarin.
Riza tidak menyebutkan secara rinci kesalahan yang dilakukan oleh anggota Fraksi di DPRD Provinsi. Namun, memanasnya suasana ini disinyalir akibat kritik anggota fraksi, yang dilontarkan Ahmad Ismail, yang juga mantan Sekretaris DPD Demokrat saat dipimpin oleh Agusrin dan Murman Effendi. Ia mengkritisi sikap DPD Demokrat yang tertutup dalam menjaring balon wagub. \"Kita lihat saja Senin nanti apa tegurannya. yang jelas, Fraksi itu adalah perpanjangan tangan partai. Jadi, fraksi harus loyal terhadap partai. Partai akan bersikap, termasuk konsolidasi masalah internal,\" kata Riza.
Ia mengatakan sebatas ini baru akan mengeluarkan teguran saja. Tetapi belum sampai pada memberikan sanksi dan tindakan tegas lainnya. \"Tapi kalau melanggar aturan ya kita tindak tegas,\" tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, jika anggota Fraksi, antara lain Ahmad Ismail, ir Muharamin, Ketua Fraksi Firdaus Djailani, kepada wartawan, mempertanyakan mekanisme yang dilakukan oleh pengurus DPD Demokrat dalam melakukan penjaringan wagub. Penjaringan balon wagub yang tertutup dinilai bukan cara-cara yang sering dilakukan Partai Demokrat selama ini. Sebab partai Demokrat selama ini selalu terbuka dalam melakukan penjaringan kepala daerah.
Terkait adanya rencana mendapat teguran itu, mantan Sekretaris DPD Demokrat Ahmad Ismail justru mempertanyakan sikap DPD Demokrat yang cenderung emosional. Bahkan, menuding tidak mengerti organisasi, sehungga dengan mudah akan mengeluarkan surat teguran untuk dirinya. \"Bentuk loyal itu seperti apa. Demokrat itu dari dulu bicara yang seperti ini. Demokrat tidak melarang bicara yang sifatnya memberikan informasi, kecuali menghujat,\" kata Ahmad Ismail.
Ia mengatakan sejak Demokrat zaman Harri Aksa, Agusrin M Najamudin dan Murman Effendi, dan Dian A Syahroza, tidak pernah ada yang melarang kadernya bicara. \"Beginilah kami, dalam bicara. Yang melarang DPRD bicara itu siapa. Yang berhak menegur itu DPP Demokrat, bukan DPD. DPD hanya menginformasikan kepada DPP jika ada kader yang melanggar. Sekarang masalahkan, kami melanggar apa, pasal berapa AD/ART yang mana,\" kata Ismail.
Dikatakannya, agar pengurus DPD Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Edison Simbolon mempelajari AD/ART Partai Demokrat. Sehingga tidak membawa kebiasaan lama di partai asalnya. \"Masak ada pimpinan partai yang melarang kadernya bicara. Ya kalau gak mau dikritik ya jangan jadi pemimpin. Itukan menyampaikan pendapat, jangan ditanggapi dengan emosional, kalau jadi pemimpin harus dewasa, \" cetus Ismail. (100)