BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH berencana akan mencopot Yahiri MM dari jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bengkulu dan Fauzi SH MH dari jabatan Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu.
Rencana pencopotan itu dilakukan, karena Gubernur menilai kedua kepala SKPD ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dalam 2 sektor SKPD ini harus memiliki basic akuntansi atau sarjana akuntansi.
\"Ya kita copot nanti, karena yang kita inginkan nanti pejabat ini harus sesuai basic-nya. Minimal serjana akuntansi,\" tegas RM kepada BE, Senin (13/6).
Lanjutnya, Pemprov saat ini belum memiliki pejabat ahli akuntansi dengan pangkat golongan 4B. Dengan hal itu, Pemprov berencana akan meminjam pejabat eselon di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.
\"Kita belum punya pejabat yang berbasic akuntan. Nah rencana, istilahnya kita mau ngebon dulu dengan BPKP. Karena di sini (BPKP) banyak pejabat yang berbasis akuntasi,\" bebernya.
Rencana pencopotan itu, juga disinyalir atas kekecewaan Gubernur atas hilangnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam audit keuangan tahun 2015 lalu.
Bukan hanya itu, Gubernur juga beralasan bahwa pada audit BPK tahun 2016 ini, tidak lagi menggunakan sistem cash basis atau pencatatan pada saat pendapatan diterima ataupun biaya dibayarkan. Melainkan menggunakan sistem hitungan basis akrual atau penyandingan pendapatan dan biaya pada periode saat terjadi.
\"Kalau hal ini dilakukan oleh orang yang tidak ahlinya, maka nantinya akan kesulitan dalam melakukan pelaporan keuangan,\" tambahnya.
RM juga menambahkan, selama ini BPK hanya melakukan pemeriksaan dengan sistem pengawasan dan pelaksana. Kedepan bukan hanya hal itu yang dilakukan, melainkan perencanaan dan penyusunan anggaran juga menjadi objek pemeriksaan BPKP tersebut. Hal ini juga akan menuntut para Kedis di lingkungan SKPD Pemprov Bengkulu, lebih profesional dan transparansi.
\"Jadi semua SKPD harus diperiksa dengan detail dan lengkap. Seperti Dispenda, jangan hanya menghitung berapa pajak yang masuk, tapi bagaiman mengontrol dan membuat program jangka panjang dalam menambah pajak daerah,\" urainya.
Gubernur juga menilai, saat ini SKPD di lingkungan Pemprov Bengkulu sangat lemah dalam melakukan koordinasi. SKPD hanya mementingkan keegosentrisan dalam persaingan program. Bukan bagaiman program dapat diselesaikan bersama-sama. Hal ini lah yang akan diubah dalam pola pemerintahan yang baru tersebut.
\"Kalau semua SKPD ego dan besar-beran untuk mengamankan programnya, maka yang terjadi saat ini lemah dalam koordinasi. Ini yang akan menjadi PR bersama untuk melakukan perbaikan kedepan,\" pungkas RM. (151)