CURUP, BE - Terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu soal keuangan dan aset, anggota DPRD Rejang Lebong dari fraksi Golkar, Wahono SP menyatakan Rejang Lebong kalah dengan Kabupaten Kepahiang, yang notabene merupakan pecahan dari Kabupaten Rejang Lebong.
\"Kita sebagai kabupaten induk terkait dengan LHP BKP kalah dengan anak kandung kita yaitu Kepahiang yang meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) sedangkan Rejang Lebong masih dengan WDP (wajar dengan pengecualian),\" ungkap Wahono pada rapat paripurna pandangan fraksi terhadap APBD Rejang Lebong tahun 2016.
Menurut Wahono, ia bersama empat orang anggota fraksi Golkar lainnya mempertanyakan penyebab dari tak kunjung diraihnya WTP oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Apakah karena penyusunan laporan keuangan yang belum lengkap atau karena pendataan aset yang tak kunjung selesai.
Terkait dengan aset sendiri, menurut Wahono pihak DPRD Rejang Lebong telah mendorong untuk membuat Pansus sejak beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut karena Rejang Lebong memang dinilai lemah terkait dengan aset. Dimana diketahui banyak aset milik Pemkab Rejang Lebong yang tidak diketahui keberadaannya.
\"Bahkan ada beberapa bangunan sekolah maupun gedung pemerintahan lainnya yang tidak memiliki sertifikat, sehingga seolah-olah aset tersebut tidak bertuan,\" papar Wahono.
Lebih lanjut Wahono mengungkapkan, ia merasa bingung terkait dengan belum juga diraihnya WTP oleh Kabupaten Rejang Lebong. Padahal menurutnya setiap pandangan fraksi di DPRD Rejang Lebong selalu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, bahkan menurutnya untuk anggaran juga sudah dimasukkan namun tak kunjung mendapat WTP. Oleh karena itu ia berharap dimasa kepemimpinan Bupati Rejang Lebong yang saat ini Rejang Lebong bisa meraih predikat WTP.
Senada dengan yang disampaikan Wahono, anggota fraksi Keadilan Bangsa, Misriati juga mengungkapkan hal serupa. Dimana ia yang menjadi juru bicara fraksi keadilan bangsa mempertanyakan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tak kunjung mendapat predikat WTP.
\"Kami khawatir nanti Rejang Lebong justru mendapat predikat disclaimer, kami tidak tega bila sampai hal itu terjadi, karena mendapat WDP saja kami sudah berat,\" jelas Misriati yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Sementara itu, terkait dengan belum juga diraihnya WTP oleh Kabupaten Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong DR (HC) H A Hijazi SH MSi mengaku hingga kemarin belum bisa berbuat banyak, mengingat dirinya yang baru menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong selama 4 bulan.
Namun menurut bupati, terlepas dari apakah Rejang Lebong akan mendapat WTP atau tidaknya pada tahun depan. Ia berkomitmen akan melakukan perbaikan dengan menertibkan administrasi, pegawai disiplin, DPRD disiplin, maka semua anggaran bisa terserap.
\"Kita upaya tertib administrasi bukan upaya WTP, kalau bersih dan bagus, silakan nanti WTP yang tau, kalau konsen ke WTP nanti tidak baik namun pemaksaan,\" jelas bupati. (251)