BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal ini sampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Ferry Mursyidan Baldan, saat menghadiri launching Sistem Informasi Pencarian Warkah (Siperwar) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu. \"Minimal dapat mengurai beban hidup masyarakat. Karena sebagian masyarakat PBB merupakan beban,\" terang Ferry kepada BE, Jumat (27/5). Lanjutnya, ketika tidak bisa dibebaskan secara sepenuhnya, minimal PBB bisa dapat dikurangi dalam pembayarannya. Hal itu juga telah dilakukan oleh beberapa daerah seperti Jakarta, Banten, Celegon dan daerah lainnya. \"Kalau di Cilegon itu, sudah ada 100 ribu rumah yang telah dibebaskan dari PBB dan Jakarta rumah dengan harga di bawah Rp 1 miliar, bisa dibebaskan,\" ujarnya. Bukan hanya rumah, PBB untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dapat dilakukan pembebasan. Karena langkah itu juga dapat membantu para pedagang, untuk menambah modal usahanya. \"Sebagian kepala daerah ada juga yang melakukan itu. Mungkin daripada terus memberi bantuan modal, mending dibebeskan saja PBB-nya,\" tambah Ferry. Langkah tersebut juga dapat efektif untuk dilakukan didaerah-daerah lain. Namun demikian langkah ini harus betul-betul dapat dipertimbangkan. Karena PBB merupakan salah satu sumber pajak yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). \"Tergantung kesiapan dari pemerintahnnya. Tapi kalau ada yang punya rumah kedua atapun lainnya, jangan dibebaskan,\" terangnya. Bagikan 13.800 Sertifikat Tanah Dalalm kegiatan launching Siperwar yang dihadiri oleh Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH; Kepala BPN Kota Bengkulu, Hayadi SH; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Ir Izda Putra MM; dan pejabat lainnya ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang juga melakukan pembagian sertifikat legalitas tanah Pemda, yayasan atau wakaf, UMKM dan lainnya ini sebanyak 13.800 sertifikat. Sertifikat dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ini langsung diberikan secara simbolis kepada 11 orang penerima. \"Selembar kertas ini sangat penting. Dengan adanya surat ini, mejadi pengakui negara atas keberadanya dikesatuan Indonesia ini,\" ujar Ferry. Ia juga mengatakan, Kementrrian pada tahun ini telah menargetkan 1.067.000 sertifikat untuk dibagikan kepada masyarakat. September 2016 ini, target tersebut telah selesai diberikan kepada masyarakat. \"September target kita selesai. Kalau cepat selesai, kita tahun ini bisa nambah lagi untuk memberikan sertifikat ini,\" terangnya. Menteri juga berharap pada tahun 2017 mendatang, pemerintah dapat menargetkan untuk 3 juta sertifikat. Ketika itu dilakukan, maka dapat dipastikan semua masyarakat Indonesia memiliki sertifikat tanah miliknya. \"Kita juga telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki sertifikat ini. Mudah-mudahan tahun depat taget kita dapat 3 juta sertifikat,\" ungkap Ferry. Disisi lain, Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH, menegaskan, dengan pemberian sertifikat tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena di tengah cuaca buruk, harga karet murah dan dampak ekonomi lain, sertifikat ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan. \"Tapi kalau tidak produktif juga jangan digunakan, nantinya akan tambah membuat sengsara,\" jelas RM. Dari hasil laporan BPN Provinsi Bengkulu, pada tahun anggaran 2016, Bengkulu telah menyelesaikan kegiatan legalitas aset sebanyak 24.460 bidang. Dimana bidang itu terdiri dari Prona sebanyak 19.970 bidang, 4.490 lintas sektor. Gubernur juga meminta kementrian dapat memberikan kembali terget besar sertifikat untuk Bengkulu. Sehingga hal itu juga nantinya akan membuat masyarakat melalui hak rakyat atas tanah dapat mendekatkan masyarakat pada sumber-sumber ekonomi. \"Bila diberi dengan kuota yang lebih besar lagi, kami juga akan lebih bekerja keras kembali dalam mencapai target-taget tersebut,\" tandasnya. (151)
Kategori :