BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Warga Kota Bengkulu mengeluhkan banyaknya data penduduk yang tidak valid, baik yang dikeluarkan Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu. Tidak validnya data ini menyebabkan pembagian bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan warga saat anggota DPRD Kota Bengkulu menggelar reses, kemarin (11/5).
Seperti yang diungkapkan Ketua RT 4 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Apriandi, bahwa setiap bantuan di kawasan Pasar Baru sering jadi masalah.
Sebab, yang mendapatkan bantuan bukan warga miskin, melainkan warga yang tergolong mampu.
Ia menyebutkan, yang menjadi sasaran akibat tidak akurat data tersebut adalah para ketua RT, karena para warga yang layak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan akan menyerang ketua RT setempat.
“Ini lah yang menyebakan kami kena caci maki oleh warga, bapak ini data terus tapi orang lain yang mendapatkan bantuan. Bahkan sering orang yang meninggal tapi namanya masih tercatat sebagai penerima bantuan,” keluh Apriandi.
Menurutnya, hampir setiap bulan pihak RT selalu diminta untuk melakukan pendataan-pendataan baru terhadap warga setempat, baik yang sudah pindah, kemudian warga yang meninggal, jumlah warga miskin, maupun warga yang sudah tergolong mampu.
Sayangnya, tuntutan pihak RT untuk membantu pemerintah dalam mendata ini, justru tidak sesuai dengan yang sebenarnya. “Data BPS dan Dinas Sosial tidak jelas alias tidak valid dengan keadaan terbaru. Jadi kami minta tolong untuk menggunakan data yang RT data, tolong itu yang menjadi acuan, bukan berdasarkan kepentingan pribadi,” pintanya.
Keluhan yang sama juga disampaikan warga lainnya, Ujang (40). Ia meminta agar Pemerintah Kota Bengkulu lebih memperhatikan lagi hak-hak warga miskin tentang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, pendataan yang tidak valid ini juga mempengaruhi kesejahteraan warga.
“Dulu zaman Presiden SBY, bantuan langsung tunai itu kami terima 140 warga, tapi sekarang tinggal 47 lagi. Jadi inilah yang menjadi persoalan besar, warga ini nuntutnya ke RT, yang wajar dapat, malah tidak dapat lagi kini,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Sandy Bernando mengaku, ketidavalidan data tersebut sering menjadi masalah dan belum bisa diselesaikan dengan maksimal. Baik itu untuk bantuan BPJS, raskin, dan sebagainya.
Bahkan saat pemilihan umum sering ditemukan orang yang telah meninggal maupun yang sudah pindah tetapi namanya masih ada. Menurutnya hal ini menjadi problem yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota dalam skala prioritas.
“Insya Allah kami akan membantu untuk pendataan, kami juga sudah berusaha untuk mendorong agar persoalan ini bisa diatasi sesuai dengan standarisasi terkait dengan data kemiskinan, karena ini problemnya terkait dengan raskin juga,” kata Sandi. (805)