ARGA MAKMUR, BE - Bupati Bengkulu Utara Dr H Imron Rosyadi MM MSi beserta perangkat SKPD menetapkan 1 Februari mendatang semua mobil dinas (mobnas) diharuskan sudah menggunakan BBM non subsidi. Penetapan itu dilakukan usai pembahasan pelaksanaan peraturan menteri Energi dan SDM RI no 01 tahun 2013 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak (BBM).\"Keputusan itu dilakukan untuk kesejahteraan bersama, agar pemerataan dalam penggunaan tercapai dan memang sudah ada aturannya yang mengharuskan mobnas menggunakan BBM non subsidi,\" kata Imron.
Menurutnya untuk edaran tersebut akan segera disebarluaskan, dan tanggal 1 Februari mendatang sudah digunakan dengan ketentuan yang ada. Sehingga penggunaan BBM non subsidi terealisir dengan baik. Pemerintah daerah akan menindak lanjuti kebijakan itu bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun SKPD terkait untuk membantu pelaksanaannya.
Pelaksanaan pengendalian penggunaan BBM dilaksanakan dengan pentahapan pembahasan penggunaan BBM tertentu untuk transportasi jalan dan pembatasan penggunaan BBM tertentu untuk transportasi laut, yang memang ditetapkan peraturan menteri energi dan SDM tentang pengendalian penggunaan BBM yang tercantum dalam pasal 2.
\"Mudah-mudahan dengan adanya keputusan ini benar-benar dapat berjalan dan kita patuhi, karena baru Bengkulu Utara yang selesai mensosialisasikan terkait BBM non subsisdi ini,\" tandas bupati.
Hal senada diungkapkan Kadistamben, Ramadanus SE bahwa penetapan tersebut memang sudah dipertimbangkan dan dari pembahasan yang dilakukan kemarin sudah diambil kebijakan yang memang seharusnya untuk mobil dinas menggunakan BBM non subsidi tanpa terkecuali sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul terkait BBM, \"Apalagi disini (Bengkulu Utara) terkenal dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan solar sehingga untuk BBM penggunaannya sangat tinggi sehingga diharapkan penggunaannya merata sehingga untuk penggunaan ini harus ada pengendaliannya, salah satunya penggunaan BBM non subsidi,\" pungkas Ramadanus. (117)