BINTUHAN, BE - Sebanyak 192 desa di Kabupaten Kaur terancam diperiksa inspektorat Kabupaten Kaur. Hal ini terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015. Pasalnya sampai saat ini dari jumlah itu belum sampai 80 persen menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPj) dana tersebut.
“Sampai sekarang ini, banyak desa belum menyampaikan laporan LPj tahun 2015 lalu. Kita tidak tahu kenapa desa belum sampaikan LPj ini,” kata Kepala BPMDP-KB Kaur, Jon Harimol SSos, belum lama ini.
Dikatakannya, selain terancam diperiksa inspektorat, dalam pembelanjaan fisiknya desa juga terancam belum bisa mengalokasikan DD dan ADD tahun 2016 ini bila sampai tak menyampaikan laporan. Sebab salah satu syarat untuk mengajukan pencarian DD tahun 2016 selain harus menyampaikan RPJMDes serta sejumlah kebutuhan lain yang terpenting juga harus menyampaikan LPj DD tahun 2015 yang lalu.
“Bagaimana mau dicairkan DD-nya kalau sampai saat ini saja DD lama belum ada pertanggungjawabannya,” terangnya.
Lanjutnya, saat ini dari 192 desa yang ada, satu desa pun belum ada yang menyampaikan RPJMDes, RKP, APBDDes serta sejumlah dokumen syarat untuk mengajukan pencairan sehingga belum bisa diproses lebih lanjut terkait dengan pencarian DD tahun 2016 ini. Pihaknya mengaku masih menunggu hingga diselesaikan laporan oleh desa-desa sehingga dapat memproses pembayaran DD tahun 2016 ini.
“Cepat atau lambatnya dikucurkan DD tergantung dengan desa masing-masing dalam membuat laporan dan pengajuannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Drs Agunawan MM mengaku memang belum melakukan pemeriksaan fisik kegiatan DD tahun 2015 lalu, hanya saja sebelumnya pihaknya baru melakukan pemeriksaan administrasi saja. Namun tak menutup kemungkinan bila memang nantinya DD di desa tersebut tak dilaporkan dan bermasalah, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap pembangunan fisik di setiap desa.
“Pemeriksaan bangunan fisik kita memang belum lakukan, tapi kalau ADM sudah,” tandasnya. (618)