Kedatangan Mawardi ini mempertanyakan tunjangan sertifikasi guru yang tak kunjung cair untuk triwulan pertama tahun 2016 ini. Hasilnya, belum cairnya tunjangan sertifikasi tersebut dikarenkan bermasalahnya ratusan surat keputusan SK pencairan.
Berdasarkan data guru di Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) yang meliputi SMA/SMK, dari 744 guru yang diusulkan, baru 182 guru yang mendapatkan SK pencairan. Sedangkan untuk jenjang Dikdas (SD dan SMP) baru 1.676 guru yang sudah diterbitkan SK-nya, dan masih masih 40 SK lagi yang belum keluar.
Bermasalahnya ratusan SK itu dikarenakan kurang update dapodik, kurang jam mengajar, kemudian sertifikat pendidik tidak linier dan mata pelajaran tidak tercantum dalam k13.
\"Karena mayoritas guru masih menggunakan Kurikulum KTSP, \" kata Mawardi.
Sedangkan dana untuk pembayaran tunjangan sertifikasi untuk triwulan 1 ini sudah ditransfer ke kas daerah yang besarnya mencapai Rp 17 miliar. Pihak dikbud sendiri masih menunggu seluruh SK diterbitkan, baru melakukan pencairan.
\"Kita minta SK yang sudah keluar, maka harus dicairkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU nomor 14 Tahun 2005,\" pintanya.
Selain itu, PGRI Kota juga mendesak Dikbud untuk segera memproses pencairan tunjangan bagi agar guru yang sudah memiliki SK. Sementara guru yang masih bermasalah, masih punya kesempatan mengejar kekuranganya misalnya menambah jam belajar dengan mengajar ke sekolah swasta yang relevan, yang sertifikat tidak linier dengan k13 harus dikonfersikan, khusus mapel yang serumpun misal pelajaran asuransi perbankan tidak lagi diakui, maka kode sertifikat harus pindah ke rumpun penasaran.
\"Perbaikan itu ditunggu hingga 31 Mei nanti,\" pungkasnya (247)