TAIS, BE - Serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2016 diakhir bulan April ini baru 12,3 persen. Dari total anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Seluma senilai Rp 9 miliar lebih. Hal ini diduga karena para kepala satuan kerja perangat daerah (SKPD) khawatir terkena mutasi hingga tak mau menjalankan program kerjanya. Kondisi itu membuat Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH mengumpulkan seluruh Kepala SKPD dan Camat di Kabupaten Seluma, kemarin.
“Jangan karena alasan kawatir terkena mutasi program kerja belum dijalankan. Mulai detik ini lakukanlah program kerja mengingat masyarakat seluma menunggu pembangunan seluma,” tegas Bupati Seluma H Bundra jaya SH MH saat memimpin rapat Tepa kemarin (14/4).
Bupati menegaskan, mutasi pasti akan dilaksanakan. Itu bagian dari penyegaran yang harus dilakukan. Tujuannya agar program kerja semakin berjalan bukan seperti saat ini jalan ditempat. Bagi SKPD yang perencanaan programnya telah selesai ditahun 2015 lalu jangan lagi menunda program tersebut.
“Anggaran sudah ada kenapa tidak bisa mempergunakannya. Jika memang tidak mampu menggunakan anggaran yang ada, maka lebih baik mengundurkan diri saja,” amuk Bupati kemarin. Disamping itu juga program kerja haruslah dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku dan jangan mengeyampingkan aturan. Bupati meminta kepala SKPD tetap bekerja dengan baik dan benar.
\'\'Tidak usah beranggapan jika kita akan dimutasi untuk apa mengerjakan program,” sampainya.
Data yang berhasil dihimpun BE, sampai saat ini SKPD yang memegang anggaran terbesar belum menyerap anggaran mereka masing-masing. Terkeculi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seluma telah terserap sebesar 54 persen dari total anggaran sebesar Rp 6 miliar., sedangkan yang belum terserap sama sekali Dinas Pekerjaan Umum (PU) Seluma Sebesar Rp 170 miliar, Dinas Kesehatan(Dinkes) Seluma Rp 8 miliar juga belum terserap sedikitpun. RSUD Tais sebesar Rp 6 miliar juga belum terserap sedikitpun. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Rp 4 M juga belum terserap sepeserpun.
Ketika dikonfirmasi Kabag Administrasi Penyusunan Program Supardi SSos membenarkan masih minimnya penyerapan anggaran SKPD pemegang anggaran terbesar tersebut. Realisasi anggaran per bulan Maret baru sebesar Rp 1 milair lebih atau sebesar Rp 12,1 persen.
“SP2D tertinggi dari Januari hingga Maret adalah Inspektorat, Bagian Ekonomi, sekretriat desa, Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Kelurahan Puguk,”sambungnya.
Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa anggarannya sebesar Rp 239 miliar. Anggaran itu baru terserap sebesar Rp 7 miliar saja dengan persentase sebesar 3,3 persen. Dengan demikian seluruh SKPD diharapkan untuk dapat dengan segera melakukan penyerapan anggran dengan melakukan program kerja yang telah ada.(333)