BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH memastikan penandatanganan pakta integritas yang digagasnya bukan kegiatan seremoni belaka di awal kepemimpinannya. Ia mengaku meluncurkan pakta integritas itu karena ingin menata birokrasi di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bersih, handal dan profesional. Hal itu berangkat dari keprihatinannya melihat kondisi birokrasi Pemprov yang terbilang bobrok.
Karena itu, ia pun optimis pakta integritas akan mampu mengubah pola kerja 1.117 pejabat struktural Pemprov hanya berorientasi pada pembangunan Bengkulu yang lebih baik.
\"Pakta integritas ini adalah langkah awal kami mewujudkan birokrasi yang bersih sesuai dengan janji kami saat kampanye beberapa waktu. Untuk pelaksanaannya nanti, saya optimis akan berhasil sekaligus menjawab bahwa pakta integritas ini bukan main-main,\" ungkap RM, kemarin.
Agar pakta integritas itu benar-benar efektif, mantan Bupati Musirawas ini pun meminta dukungan dan pengawasan dari semua pihak, mulai dari lembaga penegak hukum hingga ke masyarakat umum.
Jika mendapati ada pejabat yang melanggar pakta integritas itu, ia meminta segara melaporkan kepada kepada dirinya atau kepada Wakil Gubernur Dr Rohidin Mersyah, atau bisa juga melaporkan ke Inspektur Pemprov.
\"Untuk mengawasinya tidak terlalu sulit, karena isinya hanya 3 point yakni bersedia tidak korupsi, bersedia tidak narkoba dan bersedia tidak berbisnis dengan memanfaatkan jabatannya. Jika melanggar salah satu saja dari 3 Poin, berarti yang bersangkutan sudah siap menerima konsekuensinya yakni dicopot dari jabatannya,\"tegas RM.
Menurutnya, pakta integritas yang akan ditandatangani di lapangan Sport Center 1 Maret mendatang itu merupakan langkah awal, sedangkan langkah-langkah berikutnya untuk menciptakan birokrasi yang bersih pun juga akan digulirkan, seperti menempatkan pejabat sesuai dengan ilmu dan keahliannya, memastikan menampatan pejabat bebas dari sogok menyogok, membuat kontrak capaian kinerja kepada masing-masing pejabat dan sederet program lainnya.
\"Pokoknya tahun ini kita fokus menata birokrasi terlebih dahulu, sehingga tahun ke 2 nanti kita bisa tancap gas untuk melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi serta janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Kami tidak mau masyarakat Bengkulu kecewa terhadap pemerintahan kami. Setiap janji yang sudah disampaikan, akan saya tepati semaksimal mungkin,\" papar mantan Anggota DPR RI ini.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Kebangkitan Nurani, Arsop Dewana SE menilai langkah RM mewajibkan semua pejabat menandatangani pakta integritas itu adalah terobosan yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, penandatanganan pakta integritas itu adalah awal yang baik bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak sedikit yang korupsi, menggunakan narkoba dan berbisnis menggunakan APBD dengan memanfaatkan kewenangannya.
\"Pakta integritas itu angin segar bagi kita, karena ada harapan para birokrat kita bersih dan kami sangat mendukung langkah tersebut,\" ujarnya.
Hanya saja ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan pengawasannya, karena pakta integritas itu tidak akan berjalan efektif bila tanpa pengawasan dan sanksi yang ketat dari sang gubernur.
\"Masalah sanksi, langsung saja copot bagi pelanggarnya. Karena pencopotan itu menjadi pelajaran bagi para pejabat lainnya bahwa gubernur Bengkulu tidak main-main dalam menjalankan pakta integritas itu,\" pungkasnya.(400)