TAIS, BE - Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH menegaskan kepada seluruh kepala desa untuk berhati-hati menggunakan dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasalnya, saat ini polemik terkait ADD dan DD mulai bermunculan. Pemkab pun sudah menerima permintaan sejumlah kades untuk mundur disebabkan polemik ADD dan DD tersebut. Masalah ini muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kadesnya.
“Saya tegaskan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Seluma untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran dalam APBDes. Jangan gegabah. Semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati Seluma meminta jangan sampai karena anggaran dalam APBDes ada kepala desa tersandung hukum serta harus menjalani pidana. Dalam realisasi dana dalam APBDes juga harus berdasarkan musyawarah bersama dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) setempat. Apalagi saat ini sudah ada 7 desa yang menerima dana sebesar Rp 1 milliar lebih. Kemudian paling kecil desa menerima sebesar Rp 800 juta untuk DD dan ADD nya ditahun 2016 ini.
“Anggaran yang dikucurkan sudah cukup besar. Sehingga kades harus berhati-hati. Libatkan semua pihak dalam menggunakan anggarannya,” tegasnya lagi.
Selain itu, setiap pengeluaran dana juga harus diketahui oleh perangkat desa dan masyarakat setempat. Bupati pun meminta Kades bisa mengumumkan langsung setiap pengeluaran anggaran dengan mengumpulkan masyarakat. Termasuk untuk perencanaan pembangunan yang akan dikerjakan.
Namun Bupati Seluma tetap memberikan kebebasan untuk program skala kecil di tingkat desa yang akan dibangun. Misalnya, untuk pembangunan jalan pertanian, perbaikan irigasi, pembangunan jalan lingkungan. Atau juga digunakan untuk perbaikan jembatan yang ada di desanya.
“Yang penting harus selalu melakukan koordinasi dengan kecamatan,” pungkasnya. (333)