Terbang Perdana Haji 9 Agustus

JAKARTA, BE –Kementerian Agama (Kemenag) hingga saat ini belum menetapkan daftar jamaah haji yang berangkat tahun ini. Namun calon jamaah yang kira-kira berangkat sekarang, sudah bisa mempersiapkan diri dengan melihat nomor porsi yang dicocokan melalui website kemenag.go.id. Meski demikian, Kemenag telah menetapkan jadwal terbang perdana menuju Saudi dilaksanakan pada 9 Agustus. Dalam jadwal yang diterbitkan Kemenag, rangkaian haji 2016 dimulai pada 8 Agustus yaitu jamaah mulai masuk asrama haji. Kemudian keesokan harinya pada 9 Agustus jamaah kloter pertama mulai terbang ke Madinah. Sedangkan pergeseran jamaah gelombang pertama dari Madinah menuju Makkah dimulai pada 18 Agustus. Kemudian puncak haji atau wukuf jatuh pada 10 September 2016. Pemulangan perdana jamaah haji dari bandara Jeddah dan Madinah ke tanah air dimulai serentak pada 17 September. Sementara hari pamungkas rangkaian misi haji ditetapkan pada 14 Oktober,  yakni kedatangan jamaah haji gelombang II dari Madinah tiba di tanah air. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dengan jadwal ini, berarti lama tinggal jamaah di Arab Saudi selama 39 hari. Sementara untuk masa misi pemberangkatan dan pemulangan haji berjalan selama 27 hari. ’’Jadwal ini panduan bagi jamaah untuk bisa bersiap-siap sejak dini,’’ katanya. Lukman menjelaskan urusan penting lain dalam persiapan haji 2016 adalah penetapan jamaah haji dan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Politisi PPP itu mengatakan pengumuman nama-nama jamaah yang berangkat tahun ini diputuskan setelah ada ketetapan kuota dari pemerintah Saudi. Dia menjelaskan tahun ini kuota haji Indonesia tetap dipangkas 20 persen. Namun pemerintah Indonesia masih menunggu dan berharap ada tambahan kuota sebanyak 10 ribu kursi. ’’Kepastiannya akan segera diumumkan pemerintah Saudi,’’ tuturnya. Menurut Lukman kasus keterlambatan penerbitan visa haji tahun lalu, menjadi pelajaran penting. Untuk itu Kemenag tidak akan tergesa-gesa dalam menetapkan nama-nama jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Kemenag mengantisipasi jangan sampai ada calon jamaah yang sudah sampai di asrama haji, ternyata visanya belum terbit. ’’Kami akan berkoordinasi dalam penerapan e-hajj. Sehingga nanti jamaah yang berangkat benar-benar sudah mendapatkan visa,’’ jelasnya. Untuk kepastian mendapatkan visa itu, pemerintah Indonesia dituntut sudah memastikan layanan penerbangan, transportasi selama di Saudi, dan akomodasi lain seperti hotel dan katering. Lukman berharap calon jamaah yang masuk estimasi (perkiraan) berangkat haji tahun ini untuk bersabar sebentar. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Jamil menuturkan ada penambahan layanan. Di antaranya adalah penambahan jumlah layanan katering selama jamaah haji berada di Makkah. ’’Tahun lalu di Makkah mendapatkan 15 kali makan, sementara tahun ini kita usulkan 24 kali makan. Ini masih usulan,’’ kata dia. Sementara untuk urusan BPIH 2016, Jamil membenarkan bahwa Kemenag sudah memasukkan usulan besarannya ke Komisi VIII (bidang keagamaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan) DPR. Jamil mengatakan besaran BPIH 2016 yang diusulan pemerintah adalah USD 2.717 per jamaah. Itu artinya BPIH tahun ini sama dengan BPIH 2015. ’’Urusan BPIH ini juga masih dini untuk dibicarakan,’’ katanya. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan DPR bersama Kemenag sudah membentuk Panita Kerja (Panja) BPIH 2016. Tujuannya adalah membahas dengan rinci nominal BPIH 2016. Saleh berharap BPIH tahun ini lebih murah dibandingkan tahun lalu. ’’Sebab ada peningkatan dalam komponen indirect cost (biaya tidak langsung, red) sampai Rp 1 triliun,’’ katanya. Sehingga menurut logikanya, biaya haji yang ditanggung jamaah (direct cost) bisa lebih ditekan. Irjen Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, ketika ada penambahan indirect cost bukan berarti komponen BPIH yang ditanggung jamaah otomatis turun. Sebab menurutnya saat ini terjadi inflasi yang cukup tinggi di Saudi. Sehingga ada pelonjakan biaya sewa pemondokan, transportasi, dan ongkos katering. ’’Ada inflasi sekitar 2,5 persen di sana (Saudi, red),’’ tutur mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. (wan/end)