BENGKULU - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu H. Edison Simbolon SSos menyatakan tidak akan ada pembukaan pendaftaran untuk bursa calon Wakil Gubernur Bengkulu. Pasalnya kader Demokrat sendiri banyak yang potensial dan memiliki kemampuan untuk menjadi wakil gubernur dan mendampingi Gubernur Junaidi Hamsyah MPd.
Hal ini disampaikan Edison terkait dengan polemik 27 nama yang telah mendaftarkan diri dan mengambil formulir pada masa ketua DPD dijabat Plt Dr Dian A. Syakhroza itu masanya telah lewat. \"Saya katakan tidak akan ada pembukaan pendaftaran untuk bursa Wagub. Karena kader sendiri saja banyak yang berkapasitas ngapaian dibuka. Dibukanya penjaringan tersebut jikalau kader yang potensial tidak ada,\" Katanya kepada wartawan.
Menurut Edison tidak membuka pendaftaran tersebut telah sesuai dengan keputusan DPP di Jakarta. \"Saya kira semuanya keputusan ada di tangan (DPP) jadi untuk didaerah ada DPD dan mengenai informasi dan hal-hal lainnya melalui DPD,\" jelasnya. Orang DPP saja tahu kader-kader yang Demokrat yang berkualitas, misalnya ada Edison Simbolon, (mantan Wakil Walikota Bengkulu) adanya Bustami TH (mantan Wakil Bupati
Seluma) ada Dalhadi Umar (mantan Bupati Rejang Lebong) dan masih banyak lagi kader yang punya potensi. \"Mengenai lima nama yang telah dibawa dan diajukan ke DPP itu memang benar adanya dan mengenai siapa-siapa orangnya tentu dari kader partai Demokrat sendiri. Akan tetapi saya katakan sekali lagi tidak etis jika disampaikan ke publik yang jelas mereka adalah kader,\" jelasnya.
Dikatakan Edison, dia tidak hanya asal bicara akan tetapi adanya pengiriman lima nama tersebut adalah berdasarkan petunjuk DPP. \"Saya kira sebagai kader partai kita harus loyal dan patuh pada putusan DPP. Oleh karena itulah keputusan untuk mengirimkan lima nama inipun adalah berdasarkan petunjuk DPP,\" Lanjutnya.
Bahkan Edison mengimbau kepada kader Demokrat yang ada di Provinsi Bengkulu untuk tidak asal bicara dan melampaui wewenangnya. \"Saya sejak dulu, tidak pernah bicara urusan DPD, saat dijabat Plt Ketua Dian A Syahroza. Kalau banyak kader yang bicara ke publik yang bukan wewenangnya maka akan membingungkan masyarakat. Bicaralah sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuai tupoksi masing-masing,\" jelasnya.
Mengenai posisi wakil gubernur yang bicara adalah porsinya ketua DPD Partai Demokrat dan yang lain janganlah terlalu banyak bicara kalau bukan wewenangnya. \"Saya kira jelas ada porsi dan tupoksi masing-masing, dan mengenai posisi wakil gubernur yang kosong itu yang bicara adalah porsinya ketua DPD,\" demikian Edison. (100)