JAKARTA, BE - Angin perombakan kabinet atau reshuffle berhembus kian kencang. Ini seiring munculnya pernyataan langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jika pembicaraan seputar reshuffle sudah dimulai. Menjawab pertanyaan awak media terkait isu reshuffle yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat, JK mengkonfirmasinya. \"Iya, semua dalam proses pembicaraan,\" ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (28/12). Isu reshuffle memang kian gencar seiring bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai pendukung pemerintah. Sehingga konsekuensi politiknya, partai berlambang matahari terbit itu bakal mendapat jatah kursi kabinet. Selain itu, ada keinginan kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres JK untuk memperkuat sektor ekonomi dan hukum dengan melakukan pergantian beberapa anggota kabinet. Bahkan, politikus PAN sudah terang-terangan menyebut jatah dua kursi, yakni menteri perhubungan serta menteri kehutanan dan lingkungan hidup (KLH). Namun terkait klaim dari PAN itu, JK tidak bersedia mengkonfirmasinya. \"Belum tahu, itu info dari mana, belum dibicarakan (soal jatah untuk PAN),\" katanya. Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, sektor ekonomi akan menjadi sasaran perombakan. Beberapa pos yang kemungkinan bakal diganti diantaranya adalah menteri keuangan, menteri BUMN, serta menteri ESDM. Khusus menteri ESDM, Istana masih mengkalkulasi apakah melengserkan Sudirman Said yang oleh publik dikenal sebagai musuh mafia migas dan mafia tambang, akan memunculkan polemik. Di sisi lain, langkah Sudirman yang membongkar kasus Papa Minta Saham yang menyangkut Setya Novanto (ketua DPR waktu itu) membuatnya mendapat resistensi kuat dari sebagian kelompok parlemen. Sehingga, pelengseran Sudirman dinilai menjadi jalan harmonisnya hubungan pemerintah dan parlemen. Sementara itu di sektor hukum, nama Jaksa Agung M. Prasetyo santer disebut bakal dilengserkan. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menempati kursi pucuk pimpinan korps Adhiyaksa. Lalu, kapan reshuffle bakal dilakukan? Ditanya seperti itu, JK enggan memberi jawaban pasti. Dia hanya menyebut semua masih dalam proses. Namun berdasar beberapa info yang dihimpun Jawa Pos, reshuffle akan dilakukan pada awal tahun 2016. Jika pembicaraan dengan partai politik pendukung pemerintah berjalan lancar, kemungkinan reshuffle akan dilakukan pada Rabu 6 Januari 2016 pekan depan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut berkomentar seputar klaim dari politikus PAN yang katanya mendapat informasi dari pihak Istana bahwa PAN akan mendapat jatah dua menteri. Menurut Paramono, presiden tidak pernah berbicara dengan salah satu partai tertentu terkait wacana reshuffle. Apalagi, sampai menyebut nama calon menteri. ”Katakanlah, sudah seakan-akan menyepakati nama tertentu. Itu sama sekali tidak ada,” tegas Pramono, di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Mantan sekjen DPP PDIP itu juga mempertanyakan sumber yang dipakai internal PAN tentang kabar jatah dua menteri tersebut. ”Orang dalam istana kan bisa tukang parkir, pembantu, bisa pula rumor-rumor. Yang jelas, (sumber) bukan yang berkompeten,” sindirnya. Bersamaan dengan isu jatah dua menteri tersebut, dua nama politisi PAN juga beredar kencang telah dipersiapkan untuk masuk ke kabinet. Mereka adalah Taufik Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPR dan Asman Abnur yang kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi IX DPR. Tak mau ketinggalan, Mendagri Tjahjo Kumolo ikut angkat bicara mengenai rencana reshuffle. Khususnya, terkait pernyataan Ketum Pan Zulkifli Hasan tentang keyakinannya mendapatkan jatah menteri. Menurut Tjahjo, hal itu sungguh tidak etis untuk disampaikan ke hadapan publik. ’’Terkesan mendesak atau mendikte hak prerogatif Presiden, apalagi PAN menyampaikan secara terbuka,’’ ujarnya dalam keterangan pers kemarin. Menurut Tjahjo, membangun komunikasi dengan Presiden sah-sah saja sebagai pimpinan parpol. Namun, jangan sampai membangun rumor yang dapat mengganggu kinerja kabinet. Dia menegaskan kabinet tidak akan terpengaruh pernyataan Zulkifli dan tetap bekerja seperti biasa. Para menteri selaku pembantu tetap bekerja sesuai arahan Presiden dan menyerahkan penilaian kinerjanya kepada Presiden pula. Presiden, lanjut Tjahjo, pada prinsipnya ingin tetap membangun komunikasi secara sembang dengan seluruh pimpinan partai maupun tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah juga terbuka dalam menerima kritik dari siapapun termasuk dari DPR. ’’Tetapi kritis yang harusnya tidak membabi buta,’’ jelas mantan Sekjen PDIP itu. Dia menambahkan, saat ini presiden sedang berupaya mendengar setiap aspirasi rakyat dan mengorganisir masyarakat untuk mendukung pemerintahan nasional. Karena itu, dalam programnya Presiden juga berupaya membangun tata keola pemerintahan yang efektif dan taat kepada hukum. (owi/dyn/byu)
Kategori :