Halangi Pleno, Hadapi Polisi

TUBEI,BE - Jika tidak ada kendala, Rabu (16/12) hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati/wakil Bupati Lebong. Pleno dilaksanakan di ruang media center KPU Kabupaten Lebong sekitar pukul 09.00 WIB.

Kapolres Lebong AKBP Zainul Arifin saat dikonfirmasi BE kemarin mengungkapkan, polisi akan bertindak tegas terhadap pihak yang ingin mengganggu jalannya rapat Pleno KPU. Untuk mengamankan rapat pleno KPU sebanyak 80 orang anggota Polres Lebong ditambah 31 personil Brimob Kompi A Rejang Lebong dan 50 Personil TNI dari Kodim 0409 Rejang Lebong dikerahkan.

\"Kita tidak main-main untuk pengamanan Pleno di KPU Lebong. Kkalau ada yang berani menghalangi akan berhadapan dengan kita. Pengamanan Pilkada sudah diinstruksikan langsung oleh Kapolri ditindak lanjuti oleh Kapolda dan dilaksakan oleh semua jajran ditingkat Polres,\" tegas Kapolres.

Dikatakan Kapolres, bagi pihak yang ingin mengganggu jalannya tahapan pilkada di Kabupaten Lebong diminta untuk berpikir dua kali karena akan dijerat dengan pidana.

\"Semua tahapan harus berjalan sebagai mana sudah diatur kalau memang ada keberatan, maka silahkan sampaikan atau laporkan kepada pihak terkait. Jangan sampai tidankan yang di lakukan membuat kekacauan,\" kata Zainul.

Selain itu, Kapolres juga mengatakan pada rapat Pleno yang dilakukan KPU Lebong hari ini, ia tidak mengeluarkan izin bagi pihak manapun untuk melakukan demo. \"Bagi yang ingin melakukan Demo akan kita tindak karena tidak ada izin yang kita keluarkan. Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno besok (hari ini,red) sekeliling Kantor KPU Lebong akan disterilkan. Selain menempatkan personil di titik tertentu juga akan dilakukan pemasangan kawat berduri di depan Mapolres Lebong,\" pungkas kapolres.

Demo Tak Hentikan Pleno

Dibagian lain, meski pada Senin (14/12) lalu massa dari 4 pasangan Calon Bupati Lebong yakni nomor urut 1,2,3 dan 5 melakukan aksi demo menuntut tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pilkada serentak Bupati-Wakil Bupati ditunda, namun rapat pleno tersebut masih tetap dilaksanakan.  Hal ini diungkapkan Ketua KPU Lebong Sugianto kepad BE kemarin.

\"Rapat Pleno tidak bisa ditunda kalau ditunda maka kita Komisioner KPU tenancam Pidana. Memang tahapan Pilkada ini sudah diatur sedemikian rupa, terkait ada yang meminta agar dilakukan penundaan karena adanya kecurangan itu ranahnya di Panwaslu,\" jelas Sugianto.

Ditambahkan Sugianto, untuk pelaksanaan rapat pleno, KPU sudah mengundang selurh PPK, saksi dari masing-masing calon, serta Panwaslu Kabupate Lebong untuk hadir pada rapat tersebut.

\"Peserta Rapat Pleno ini akan dihadiri 77 orang undangan yang terdiri dari Masing-masing 2 orang saksi dari 7 paslon (5 paslon Bupati-Wabup dan 2 paslon Gubernur-Wagub), 3 orang komisioner Panwaslu Lebong, Masing-masing 5 orang PPK di 12 kecamatan. Seluruh undangan sebelum masuk kedalam ruangan Pleno terlebih dahulu harus menunjukkan undangan dan bagi saksi selain memiliki undangan juga harus membawa mandat dari pasangan Calon,\" pungkas Sugianto.

Jangan Terprovokasi

Disisi lain, Penjabat Bupati Lebong, Ir H Khalid Agustin MSi menjelaskan, proses dan tahapan pilkada sudah terjadwal dan dikawal oleh pihak kepolisian maupun TNI guna mencapai pemilukada damai. Dari mulai penetapan calon hingga pencoblosan dan pleno PPK yang sudah dilaksanakan, hingga pelaksanaan rapat pleno di KPU.

\"Sesuai petunjuk yang ada, tahapan pelaksanaan pemilu sudah terjadwal, maka dari itu masyarakat jangan sampai terprovokasi atau mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif,\" kata Khalid.

Dijelaskannya, jika dilapangan ada temuan pelanggaran dan sebagainya, hal tersebut juga sudah ada lembaga atau instansi yang menanganinya selama berlangsungnya proses pilkada. Setiap pelanggaran biasa segera dilaporkan ke Panwaslu mulai dari tingkat desa hingga tingkat panwaslu dan bawaslu. Tinggal lagi cara penyampaian laporannya dan tetap dengan bukti jelas.

\"Saya mengimbau kepada seluruh SKPD untuk tetap focus pada penuntasan realisasi kegiatan tahun 2015. Proses pilkada sudah ada yang menjalankannya. Apalagi saat ini sudah dipenghujung tahun 2015 dan persiapan memasuki tahun anggaran 2016. Roda pemerintahan tetap harus berjalan dengan lancar, meskipun saat ini sedang berjalan proses pilkada,\" jelas Khalid. (777)