Gubernur Diminta Evaluasi Anak Buah

BENGKULU, BE- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu meminta Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah mengevaluasi kinerja para anaknya buahnya. Khususnya beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak mampu merealisasikan anggaran yang sudah diberikan kepadanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 7 paket yang batal dilelang karena waktu yang sudah semakin mepet akibat SKPD tersebut lalai menyusun rencanaan dan dokumen lelang. Setidaknya ada 4 SKPD yang mendapat sorotan karena ada beberapa paket pekerjannya dibatalkan karena tidak siap. Akibatnya, sebesar Rp 16,1 miliar pun tidak terserap dan akan menjadi Silpa tahun ini. Sedang dana APBN akan ditarik oleh pemerintah pusat. Pertama, Biro Kesra Setda Provinsi Bengkulu paket belanja jasa transportasi dan akomodasi biaya pemberangkatan jemaah umroh dengan pagu anggaran sebesar Rp 1 miliar  bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu 2015. Lelangnya batal karena pemerintah pusat tidak membolehkan pemberian hibah berupa pemberangkatan masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh. Kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 paket juga gagal dilelangnya yakni belanja konsultasi pengawasan  pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan Pulau Baai bersumber dari APBN dengan pagu Rp 118,7 juta. Alasannya, paket tersebut ditarik kembali oleh DKP karena dibatalkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selanjutnya, paket pengembangan pembangunan  pelabuhan perikanan Pulau Baai yang bersumber dari APBN dengan besaran pagu Rp 3,7 miliar. Dibatalkannnya lelang paket itu dikarenakan adanya ketidak sesuaian harga dan keterbatasan waktu pelaksanaan tender dan paket belanja barang dan kelengkapan peralatan penangkapan ikan yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu senilai Rp 662,3 juta. Alasannya, dokumen lelang ditarik kembali oleh SKPD bersangkutan karena waktu tender sudah tidak cukup lagi. Ketiga, Dinas Pekerjaan Umum juga gagal melelang 2 paket pekerjaan. Keduanya adalah pembangunan jaringan irigasi  di Air Pikat Desa Tanjung Dalam, Kabupaten  Rejang Lebong dengan sumber dana APBD Rp 7,3 miliar. Penyebabnya  terkendala pembebasan lahan dan paket yang gagal lainnya berupa rehabilitasi jalan Taba Mulan-Simpang Nangka Kabupaten Rejang Lebong  juga bersumber dari APBD sebesar Rp 2,4 miliar. Dikarenakan tidak cukupnya waktu pelaksanaan karena waktu efektif yang dibutuhkan 105 hari, sedangkan waktu yang tersedia sebelum berakhirnya 2015 ini hanya kurang dari 60 hari lagi. Terakhir, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berupa paket pembangunan sirkuit balap motor senilai Rp 907,8 juta  bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu. Dibatalkannya lelang itu dikarenakan  terkendala lahan sehingga pihak Dispora menarik kembali berkas lelang sudah diajukan ke ULP. \"Batalnya lelang tersebut khususnya karena waktunya tidak cukup lagi, itu menandakan betapa lemahnya sumber daya manusia (SDM) para kepala SKPD. Semestinya kekurangan waktu itu tidak perlu terjadi, karena anggaran itu disahkan akhir 2014 lalu, kenapa tidak cepat dilelang kalau memang proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang agak panjang,\" kritik Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edi Sunandar. Ia sangat menyayangkan uang rakyat senilai Rp 16,1 miliar tersebut tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal penggunaan anggaran itu sendiri sebelumnya sudah direncanakan dengan matang oleh SKPD yang bersangkutan. \"Gubernur harus mengevaluasi kinerja para SKPD yang lelangnya batal itu. Kalau seperti ini terus, maka masyarakat yang akan merasakan dampak minimnya pembangunan di Bengkulu ini,\" tegas Politisi Nasdem ini. Anggota dewan dikenal juga vokal mengkritik Pemprov ini mengaku tidak akan mengurangi anggaran SKPD  gagal lelang tersebut, karena menurutnya batalnya lelang sejumlah paket pekerjaan itu bukan salah sanggarannya, melainkan salah kepada SKPD-nya. \"Anggaran untuk SKPD itu akan kembali kita kucurkan, namun kepalanya harus dievaluasi dulu agar anggaran ini bisa direalisasikan dengan baik,\" ujarnya.(400)