Tes CPNS 2016 Batal

Juga Pengangkatan Bidan PTT BENGKULU, BE - Rencana pemerintah pusat mengangkat bidan pegawai tidak tetap (PTT) tanpa tes, pengangkatan honorer dan penerimaan CPNS melalui jalur umum tahun 2016 mendatang, akhirnya dibatalkan. Pembatalan penerimaan CPNS tersebut dikarenakan tidak tesedianya anggaran dalam APBN Tahun 2016 yang baru saja disahkan Jumat (30/10) malam. Dikutip dari JawaPos.com, MenPAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memastikan bahwa perpanjangan moratorium penerimaan CPNS melalui pengangkatan bidan PTT, honorer dan jalur umum hingga hingga 2016 mendatang. \"Tahun ini hingga 2016 masih moratorium. Baik honorer, Bidan PTT dan formasi CPNS jalur umum,\" kata Yuddy di KemenPAN, kemarin (2/11). Yuddy menambahkan, pembatalan pengangkatan Honorer, Bidan dan penerimaan jalur CPNS umum disebabkan pemerintah tak menganggarkan dana untuk memproses perekrutan hingga pembayaran gajinya. Karena untuk membiayai para CPNS tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. \"Tak ada anggarannya sehingga moratorium dilanjutkan,\" tandasnya. Hanya saja Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari KemenPAN terkait moratorium penerimaan CPNS tersebut. \"Belum dapat info kalau masalah moratorium,\" kata Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang moratorium, maka pemprov akan mematuhinya. \"Kita menurut saja, kalau masih dimoratorium, ya kita ikuti,\" ujarnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sudah memasukkan kebutuhan CPNS berdasarkan analisis jabatan (Anjab), kebutuhan PNS 5 tahun kedepan, persentase APBD yang dihabiskan untuk membiayai belanja pegawai. Angkanya pun sudah disampaikan ke KemenPAN beberapa waktu lalu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar BSc menyambut baik diperpanjangnya moratorium tersebut, mengingat APBD Provinsi Bengkulu saat ini sebagian besar hanya terkuras untuk membayar gaji pegawai yang sudah overload. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengalami penambahan yang cukup siginifikan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini, yakni banyak PNS dari luar daerah yang masuk ke Pemda Provinsi Bengkulu. \"Banyaknya PNS yang pindah dari kabupaten ke Pemda Provinsi Bengkulu itu akan berdampak tingginya belanja pegawai. Apalagi nanti ada penerimaan CPNS, maka kebutuhan anggaran akan lebih membengkak lagi. Karena itu, kita minta ekskutif, kalau sudah melebihi ya distop. Jangan hanya karena pertimbangan keluarga atau beroritenasi pada pemberian-pemberian lantas menerima siapa yang mengusulkan pindah ke provinsi,\" ujarnya. (400)