PGRI Perjuangkan Upah Guru Non PNS Setara UMK

MALANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian kepada guru non PNS. PGRI berusaha memperjuangkan agar guru non PNS dapar menerima upah yang layak, minimal Rp 1 juta per bulan. Selama ini, guru non PNS hanya menerima tunjangan fungsional dari APBN sebesar Rp 300 ribu per  bulan. Tunjangan itu pun baru diterimakan setiap enam bulan sekali. Meski hanya mendapatkan upah jauh dari layak, para guru tetap berusaha memberikan yang terbaik. Karena para guru sudah memberikan yang terbaik, pemerintah pun harusnya memberikan upah yang layak pula. “Kami di PGRI terus memperjuangkan agar upah guru non PNS dapat layak,  minimal Rp 1 juta atau setara dengan UMK yang ada di masing-masing kota atau kabupaten. Saat ini, upah guru jauh dibawah layak,” kata Wakil Ketua PGRI Jawa Timur Sumarno, seperti diberitakan Malang Post (Grup JPNN). Dijelaskannya, tunjangan fungsional Rp 300 ribu dari APBN itu pun tidak semua guru non PNS mendapatkannya. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkannya. Jumlah guru non PNS di Jawa Timur mencapai 300 ribu orang. Jika pemerintah menerapkan kebijakan upah guru minimal Rp 1 juta, tentunya akan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya. Ketua PPLP Dikdasmen PGRI Jatim itu mencontohkan persyaratannya antara lain, harus sudah berijazah S1, mengajar 24 jam pelajaran selama satu minggu dan mengajar di sekolah yang memiliki legalitas dari pemerintah. “Secara nasional, presiden sudah meminta untuk menghitung kebutuhan itu. Apakah dapat dialokasikan dalam APBN atau tidak, disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” terangnya. Tidak hanya diperjungkan di tingkat pusat, perjuangan upah guru non PNS juga dilakukan di masing-masing daerah. Harapannya, jika pemerintah daerah untuk memberikan tunjangan kepada guru non PNS akan lebih baik. Di Kabupaten Malang, jumlah lembaga pendidikan yang dikelola PGRI cukup besar. TK ada 128 lembaga, SMP ada 63 lembaga dan SMK ada 17 lembaga. Kemarin, dari 133 kepala sekolah yang dilantik berasal dari 103 kepala sekolah, 20 kepala sekolaj SMP dan 10 kepala sekolah SMK. “Ini merupakan pelantikan kepala sekolah PGRI terbanyak dan termewah. Selain itu, baru di Kabupaten Malang yang pelantikan kepala sekolah PGRI di hadiri langsung kepala daerahnya,” tambahnya. (aim)