Dana Desa Tertahan

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengupayakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sudah mulai dicairkan pada awal Agustus lalu. Namun kenyataannya hingga kemarin (28/8), belum satupun desa yang mendapatkan dana tersebut. Anggota DPD RI Dapil Bengkulu yang konsen mengawal dana desa tersebut, H Ahmad Kanedi SH MH pun sudah meninjau langsung ke desa-desa sejak satu minggu belakangan ini untuk membuktikan bahwa belum ada desa di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan \'jatah\' dari pemerintah pusat itu. \"Anggaran untuk Provinsi Bengkulu cukup besar, yakni hampir Rp 500 miliar untuk tahap pertama ini. Dana desa itu akan diserahkan ke desa-desa dengan besar yang bervariasi,\" ungkap Ahmad Kanedi saat berkunjung ke Asisten III Setdaprov, kemarin. Besaran dana yang akan diterima desa sendiri bervariasi dengan angka maksimal hanya Rp 280 juta. Besaran dananya berdasarkan kondisi desa, seperti jarak desa dari pusat atau ibukota kabupaten, jumlah penduduknya, luas desa, tingkat kemiskinan masyarakat desa, kondisi sarana dan prasarana serta berbagai faktor lainnya. Menurut mantan Walikota Bengkulu ini, dengan lambannya pencairan dana desa tersebut maka akan merugikan Bengkulu secara keseluruhan. Semestinya dana itu sudah bisa untuk membangun sarana dan prasarana serta sejumlah program pemberdayaan masyarakat lainnya, namun tidak berjalan karena dananya terhambat. \"Di Provinsi Bengkulu ini ada sekitar 1.525 desa. Jika dana itu sudah cair, maka dana tersebut langsung dimanfaatkan. Kalau terlambat, maka kita akan ketinggalan momentum, karena jika digabungkan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, maka jumlah yang diterima desa cukup besar,\" jelasnya. Berdasarkan hasil kunjungannya, belum dicairkannya dana desa itu dikarenakan belum adanya regulasi, Juklak, Juknis serta aturan lainnya mengenai kegunaan dana tersebut. Di sisi lain, ia menilai Pemerintah Provinsi Bengkulu belum begitu terlihat upaya untuk mempersiap perangkat desa. Untuk itu, ia menodorng Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui pemerintah kabupaten/kota untuk menyiap perangkat desa agar bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukannya. \"Kepada perangkat dan masyarakat, saya sarankan agar segera laksanakan rembuk desa yang diarahkan oleh bupati/walikotanya masing-masing. Kepala daerah, bupati/walikota harus kawal dana itu dengan cara menyiapkan SDM desa melalui rembuk desa,\" saran Senator peraih suara terbanyak Pilleg 2014 ini.(400)