Paripurna LKPJ Bupati, DPRD Undang APDESI

KOTA MANNA, BE – DPRD Bengkulu Selatan (BS) terus mengumpulkan bahan untuk memberikan jawaban ataupun pandangan DPRD BS atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan Bupati BS beberapa waktu lalu, kemarin DPRD BS mengundang semua anggota Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) BS masing-masing kecamatan. Tidak hanya itu tokoh masyarakat dan tokoh agama pun diundang dan diminta pandangannya atas pemerintahan pasangan Reskan-Rohidin (Redho) dalam pemerintahannya selama lima tahun yakni 2010-2015 ini. “Kami minta masukan dan padangan APDESI dan tokoh agama serta tokoh masyarakat BS terkait pelaksanaan pemerintahan Redho selama ini, pendapat ini nanti akan kami rumuskan untuk menyampaikan padangan DPRD BS atas penyampaian LKPJ Bupati, ” kata Ketua Panitia Khusus (pansus) LKPJ akhir jabatan Bupati, Dodi Martian SHut MM, kemarin (24/7). Ketua APDESI Kecamatan Pino Raya, Akbali Zuriwan pada pertemuan kemarin mengungkapkan, selama 5 tahun memimpin BS, Redho dinilainya gagal mensejahterakan masyarakat BS. Hal itu dinilainya dari kegiatan pembangunan selama ini yang tidak berpihak kepada masyarakat pedesaan. Sebab, disaat masyarakat membutuhkan pembangunan jalan-jalan sentra produksi, Pemda BS malahan membangun jalan dua jalur. Sehingga sebagian besar APBD BS tersedot untuk membiayai pembangunan tersebut. “Tidak hanya itu pembangunan di BS juga banyak putus kontrak, bahkan ada yang sudah dianggarkan namun tidak dikerjakan sama sekali contohnya jalan raya di Telaga Dalam, sehingga kami menilai pasangan Redho gagal mensejahterakan masyarakat BS,” terangnya. Lain halnya dengan Ketua APDESI Seginim dan Air Nipis, Sultani Adri SE menilai sebaliknya. Menurutnya pembangunan yang dilakukan pasangan Redho sangat berhasil dan bisa dinikmati langsung masyarakat BS. Dirinya mencontohkan, saat ini sudah ada dua pabrik CPO kelapa sawit, sehingga harga sawit pun meningkat dan petani sawit bisa sejahtera. “Bagi saya sudah berhasil, kalaupun ada kekurangan itu wajar, sehingga saya mendukungnya untuk lima tahun lagi,” ujarnya. Hal sama juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) BS, H Misrah. Ia mengungkapkan, selama pemerintahan Redho kerukunan umat beragama di BS sangat terjaga. Sebab tidak ada konflik antar agama selama lima tahun ini. “Saya menilai selama ini kerukunan umat beragama di BS sangat terjamin, sebab tidak ada konflik antar umat beragama,” ungkapnya. (369)